Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komposisi Kabinet dari Era Soeharto Sampai Jokowi  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Widjojo Nitisastro bersama Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno dan Presiden Soeharto pada acara pelantikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan jajarannya di Istana Negara, Jakarta, 1993. TEMPO/Linda Djalil
Widjojo Nitisastro bersama Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno dan Presiden Soeharto pada acara pelantikan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan jajarannya di Istana Negara, Jakarta, 1993. TEMPO/Linda Djalil
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi mempertahankan jumlah 34 kementerian, seperti pada pemerintahan SBY. "Guna tercipta pemerintahan yang bekerja dan pemerintahan yang hadir di tengah rakyat," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Nomor 10, Jakarta, Senin, 15 September 2014

Tentunya pembentukan kabinet ini tak lepas dari kehendak presiden terpilih dan wakilnya serta kesepakatan politik yang dibangun. Oleh karena itu, komposisi kabinet di setiap pemerintahan berbeda-beda. Berikut arsitektur kabinet dari era Soeharto sampai Jokowi.

=> Orde Baru (Soeharto)
Kabinet Pembangunan (1967-1998)
Kabinet Ampera II, 24 orang
Kabinet Pembangunan I, 24 orang
Kabinet Pembangunan II, 24 orang
Kabinet Pembangunan III, 32 orang
Kabinet Pembangunan IV, 42 orang
Kabinet Pembangunan V, 44 orang
Kabinet Pembangunan VI, 43 orang
Kabinet Pembangunan VII, 38 orang
- Menteri ditunjuk dari jajaran sipil dan militer pendukung Golongan Karya.

=> Abdurrahman Wahid-Megawati
Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001)

Menteri non-parpol 16 orang
Menteri dari parpol: 17 orang (5 PDIP, 3 PKB, 1 PBB, 2 PAN, 3 Partai Golkar, 1 PK, dan 2 PAN)

- Dibentuk pada 26 Oktober 1999, tiga kali bongkar-pasang: 23 Agustus 2000, 1 Juni 2001, dan 12 Juni 2001.
- Ada 18 posisi menteri dan pejabat setingkat menteri berganti dalam dua tahun.

=> Megawati-Hamzah Haz
Kabinet Gotong-Royong (9 Agustus 2001-20 Oktober 2004)

Menteri non-parpol 17 orang
Menteri parpol: 16 orang (Golkar 3, PKB 1, PBB 1, PDIP 7, PPP 2, PAN 2)

- Sebagian besar menteri adalah menteri di era Abdurrahman Wahid.
- Relatif tidak ada pergantian menteri, kecuali Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundurkan diri.

=> Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)

Menteri non-partai: 21 orang
Menteri partai: 16 orang (Golkar 2, PKB 2, PBB 2, PKS 3, PAN 2, PPP 2, Demokrat 2, PKPI 1)

- Nama menteri dijaring dari usulan partai koalisi dengan besaran dua kali lipat dari kursi yang dijatahkan.
- Dua kali perombakan kabinet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

=> Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)

Menteri non-parpol: 16 orang
Menteriparpol : 21 orang (2 PAN, 4 Golkar, 6 Demokrat, 4 PKS, 2 PKB, 3 PPP)

- Kandidat dijaring dari partai mitra koalisi dan ditawarkan ke non-koalisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan akademikus.
- Tiga hari menjalani proses psikotes hingga wawancara dan meneken pakta integritas.
- Dirombak dua kali karena kasus korupsi.

=> Joko Widodo-Jusuf Kalla
(2014-2019)

Menteri non-parpol: 18 orang
Menteriparpol : 16 orang

Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam kementerian lama dengan nomenklatur baru, enam kementerian gabungan dari sebelumnya, dan tiga  ementerian baru.

Enam kementerian gabungan, seperti Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan dan perikanan; Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan gabungan pecahan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi;  Kementerian Infrastruktur; Kementerian Maritim, dan Kementerian Pendidikan Dasar.

Tiga kementerian baru, yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria merupakan pengubahan dari Badan Pertanahan Negara, sedangkan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sumber dan Bahan: PDAT, diolah IRA GUSLINA

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

6 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

7 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

8 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

9 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

10 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

10 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.