Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Diminta Jelaskan Penggusuran di Kampung Pulo

Editor

Zed abidien

image-gnews
Alat berat robohkan bangunan pertokoan yang berdiri sejak 1921 di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta, 28 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Alat berat robohkan bangunan pertokoan yang berdiri sejak 1921 di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta, 28 Agustus 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Camat Jatinegara Syofian mengatakan belum bisa melakukan sosialisasi ganti rugi terhadap 928 kepala keluarga di Kampung Pulo, yang terkena relokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung. “Kami masih menunggu dari Pemprov soal adanya ganti rugi atau tidak,” kata Syofian kepada Tempo, Selasa, 16 September 2014.

Menurut dia, ada sebanyak 531 bangunan yang dihuni oleh 928 kepala keluarga yang terkena pembebasan lahan untuk normalisasi. “Bangunan itu ada di RW 01, 02, dan 03 Kampung Pulo,” ujarnya. (Baca: Besok, Rumah di Bantaran Ciliwung Kembali Digusur)

Warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang terkena normalisasi Kali Ciliwung mulai resah setelah sebanyak 17 toko di bantaran Kali Ciliwung digusur. Mereka khawatir penggusuran akan datang secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan uang ganti rugi.

"Kami butuh kepastian kapan direlokasi dan diberikan uang ganti rugi," kata seorang warga Kampung Pulo yang sedang berkumpul di gang 5 Kampung Pulo. (Baca: Siapa Wakil Gubernur yang Diinginkan Ahok?)

Pria 40 tahun itu menegaskan warga tak ada yang berniat menghalagi proyek pemerintah. Sebaliknya, warga meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang akan menjadi gubernur mengantikan Joko Widodo, datang langsung menemui warga Kampung Pulo. (Baca: Beda Jokowi dari Ahok dan Teori Kodok)

"Kami mendukung program pemerintah, tapi tolong beritahu kami. Datanglah ke sini pak Ahok, seperti Pak Jokowi dulu," ujarnya. "Kami minta Pak Ahok yang datang, biar mendengar langsung dari kami."

Warga lainnya, mengatakan warga Kampung Pulo menerima penggantian rugi sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP). "Kalau itu aturannya, kami terima. Yang penting tidak merugikan kami," ujar pria berusia 45 tahun itu. Dia memastikan warga akan segera mengosongkan rumahnya jika sudah menerima ganti rugi. "Kalau ganti rugi sudah diberikan kami akan langsung pindah."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu mengatakan relokasi warga Kampung Pulo yang terkena normalisasi Kali Ciliwung, rencananya akan dilakukan akhir tahun ini. Terkait dengan ganti rugi, Bambang menjelaskan, rencananya bagi warga yang memiliki surat atau bukti kepemilikan rumah yang sah akan mendapat ganti rugi bangunan. "Tapi, yang enggak punya (bukti kepemilikan), akan direlokasi ke rusunawa," ujarnya.

Unit Pengelola Teknis Rumah Rusun Wilayah III (Jakarta Timur) telah menyiapkan sebanyak 560 unit rusunawa yang akan menjadi tempat relokasi warga Kampung Pulo. Unit-unit itu tersebar di Rusunawa Cipinang Besar Selatan sebanyak 200 unit, Rusunawa Jatinegara Kaum 200 unit, dan Rusunawa Pulogebang sebanyak 160 unit.

"Rusunawa di Kampung Melayu belum dapat ditempati karena masih dalam tahap pembangunan. Nanti kekurangannya akan diputuskan kemudian," kata Kepala UPT Rusun wilayah III Sayid Ali.

AFRILIA SURYANIS

Berita Terpopuler 
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

4 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

5 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

12 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

15 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

23 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

23 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

24 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

26 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

28 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

28 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.