Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Merah Putih Belum Solid di Pilkada Sulsel

Editor

Zed abidien

image-gnews
Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri)  dan sekretaris jenderal  partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014.  TEMPO/Imam Sukamto
Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya (ketiga kiri) dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi memberikan keterangan seusai sidang putusan MK di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Partai politik Koalisi Merah Putih di Sulawesi Selatan, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini belum solid untuk menghadapi pemilihan kepala daerah di sebelas daerah di Sulawesi Selatan tahun depan.

"PKS Sulawesi Selatan masih menunggu perintah pengurus pusat," kata Ariady Arsal, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PKS Sulawesi Selatan, saat ditemui di kantor Dewan Sulawesi Selatan, Kamis, 18 September 2014.

Ariady mengatakan PKS masih membuka peluang koalisi bagi parpol lain untuk menghadapi pilkada sebelas daerah. "Belum ada perintah pengurus pusat agar PKS berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih," kata Ariady.

Ketua Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi mengatakan PAN Sulawesi Selatan hingga saat ini pun tetap membuka peluang kepada parpol lain termasuk parpol non-Koalisi Merah Putih untuk bersama mereka menghadapi pilkada di sebelas daerah. "Sepertinya sulit untuk mensolidkan parpol Koalisi Merah Putih di pilkada sebelas daerah," kata Kahfi.

Kahfi mengatakan PAN Sulawesi Selatan akan mendorong kader untuk maju di pilkada 11 daerah. "Untuk daerah yang potensial, kami dorong kader untuk maju," kata Kahfi.

Kahfi menyebutkan partainya telah memetakan beberapa daerah dari sebelas daerah yang akan menggelar pilkada tahun depan. "Di Maros, hampir pasti PAN akan dorong kader yang juga bupati inkumben maju kembali, Hatta Rahman," kata Kahfi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara menilai Koalisi Merah Putih sulit bersatu di pilkada sebelas daerah. "Kalau masing-masing parpol ngotot mendorong kadernya maju sebagai bupati atau wakil, Koalisi Merah Putih pasti akan sulit bersatu," kata Amir.

Amir merupakan salah satu figur calon Bupati Gowa yang akan bertarung pada Pilkada Gowa 2015. "PPP buka peluang parpol lain untuk berkoalisi mengusung pasangan calon," kata Amir.

INDRA O.Y.

Terpopuler:
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Gerindra Kumpulkan 5.000 Kadernya Akhir Pekan Ini
Melawan ISIS, AS Bakal Kerahkan Pasukan Darat
Ahok Pilih Nachrowi Jadi Wagub, Lupa 'Haiya, Ahok'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.