TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis, Kamis, 18 September 2014, menyatakan sebanyak 83,07 persen masyarakat menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor utama kemunduran demokrasi jika revisi Undang-Undang Pilkada dinyatakan sah oleh DPR.
Peneliti dari LSI, Ardian Sopa, mengatakan hasil survei terhadap 1.200 responden yang digelar selama 14-16 September 2014, itu juga menyebutkan sekitar 13,41 persen responden tidak menyalahkan SBY jika revisi UU itu disahkan. "Sisanya mengaku tidak tahu," kata Adrian saat memaparkan hasil survei lembaganya di Jakarta. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)
Revisi UU Pilkada menuai kecaman lantaran salah satu pasalnya menawarkan opsi mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DDPRD. Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menyebutkan dengan mekanisme itu pemerintah daerah dan DPRD menjadi sangat kolutif dan transaksional yang berujung pada korupsi.
Ardian mengatakan posisi SBY yang vital sebagai presiden dan Ketua Umum Demokrat sebenarnya punya wewenang untuk menarik pembahasan revisi UU Pilkada itu di DPR. "Posisi SBY menjadi kunci ke mana arah RUU ini akan dibawa," ujarnya. Alasannya, Demokrat yang dipimpin oleh SBY, punya komposisi kursi di DPR sebanyak 26,79 persen dari 560 kursi DPR. (Baca: RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan)
Artinya, kata Adrian, jika SBY bisa menarik dukungannya dari Koalisi Merah Putih dan mempertahankan mekanisme pilkada langsung, secara matematis akan menggagalkan revisi UU itu untuk disahkan. Sebabnya, jika kursi Demokrat ditambah kursi PDIP sebanyak 16,96 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 4,82 persen, dan Partai Hanura 3,21 persen maka suara pendukung opsi mekanisme pilkada langsung menjadi 51,79 persen.
Dengan suara 51,79 persen atau sekitar 290 kursi, jumlah itu cukup untuk mengalahkan jumlah suara yang dimiliki anggota Koalisi Merah Putih pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto. Partai dalam koalisi ini, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)
Ardian menyarankan SBY agar tidak meninggalkan catatan buruk terhadap semangat demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan, jika kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak diserahkan ke pemerintahan baru semestinya revisi UU Pilkada juga diserahkan juga ke pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo. "Jangan membebani."
Adapun Kamis ini, Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan menegaskan partainya mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Dukungan ini diajukan asal memenuhi 10 syarat, antara lain efisiensi biaya pilkada. "Ini bukan perubahan sikap, tapi penyempurnaan. Ini yang terbaik buat rakyat, rakyat sudah menikmati asas pelaksanaan demokrasi," kata Hasan di markas Demokrat. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)
TRI SUSANTO SETIAWAN| BC
Terpopuler
Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
Airport Tax Wajib Masuk Tiket
Asuransi Pertanian, Premi Petani Rp 180 Ribu/Ha
Airsia Tambah Dua Rute dari Medan Oktober Ini
Krakatau Minta Tax Holiday untuk Anak Perusahaan
