TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, yang diketuai Adnan Buyung Nasution mengatakan ada intervensi politik terhadap kliennya. "Terdakwa (Anas) seperti korban tebang pilih," kata Adnan saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis malam, 18 September 2014.
Bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu, ujar Adnan, seperti dikorbankan dari sekian banyaknya kader partai yang bermasalah. "Hanya Anas yang diminta ditahan." (Baca: Soal Kesaksian Attabik, Anas Enggan Komentar)
Intervensi terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menahan Anas. SBY seperti memanfaatkan kedudukannya sebagai presiden untuk memaksa KPK menahan kliennya menjadi tersangka.
SBY di sela lawatannya di Jeddah Februari 2013, Arab Saudi, berpidato ihwal desakan KPK segera menetapkan kepastian status Anas yang waktu itu santer dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi Hambalang. "Padahal saat itu banyak kader partai yang juga bermasalah."
Sebagai presiden, kata Adnan, SBY seharusnya tidak menyebut Anas semata. Adnan menyayangkan keputusan Dewan Pembina Demokrat yang mengeluarkan delapan solusi penyelamatan partai awal 2014. "Pencopotan Anas hanya salah satu cara menyingkirkan Anas," kata Adnan.
Pun, Anas menyayangkan sikap KPK yang menaruh perhatian lebih kepada dirinya yang menjadi calon ketum pada Kongres Demokrat pada Mei 2010. Calon ketua umum lain, yang juga terpidana kasus Hambalang, Andi Alifian Mallarangeng, tidak dipermasalahkan ketika menjalani persidangan. "Bahkan Marzuki Alie tidak tersentuh sama sekali," kata Anas. (Baca: Melihat Fakta Persidangan, Anas Optimis Bebas)
Anas menuding kedua calon ketua umum itu juga menggelontorkan banyak uang di kongres. Seluruh kader partai, tanpa terkecuali, kata Anas, juga menikmati fasilitas selama kongres. "Jika ingin mempermasalahkan kongres, ketua pengarah penyelenggara (Edhi Baskoro Yudhoyono) lebih tahu soal ini," kata Anas.
ANDI RUSLI
TERPOPULER
Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T
Demokrat Merapat, JK Siapkan Kursi di Kabinet
Pria Saudi Wajibkan iPhone 6 sebagai Mas Kawin
|5 Hal Berubah jika Skotlandia Lepas dari Inggris
