TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, mengakui banyak investor dan pimpinan perusahaan yang menemuinya untuk mengeluhkan permasalahan perizinan. Perizinan, kata dia, merupakan penyakit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Di pemerintahan pusat (nanti), kami sudah menyiapkan agar ada kantor pelayanan terpadu satu pintu. Ini masih kami rancang,kemungkinan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Perijinan investasi di satu tempat," katanya di Jakarta, Kamis 18 September 2014.
Dia ingin permasalahan perizinan dibenahi segera. Oleh karena itu, Jokowi memastikan akan ada lembaga yang mengurusi perizinan dengan konsep one stop service, seperti di Solo yang pernah dia buat. "Saya bisa panggil progammer buat izin cepat sehari selesai. Ini hanya masalah niat atau enggak," katanya.
Jokowi membayangkan jika para pengusaha ingin mendapatkan izin, hanya cukup mendatangi satu lembaga tersebut. Pengusaha, kata dia, tidak perlu disibukan mengurusi perizinan melalui banyak kementerian. "Tidak pindah kementerian, pindah kementerian tahu-tahu sudah 4 tahun," katanya.
Jokowi mengaku pernah mendapat laporan pengusaha yang hendak mendirikan powerplant listrik harus menunggu izin selama dua hingga enam tahun. "Waduh saya enggak mau ngomong masalah powerplant, nanti ada yang melaporin lagi delapan tahun. Lebih pusing lagi saya," katanya.
ALI HIDAYAT
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Pilkada oleh DPRD | Jero Wacik | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T
5 Hal Berubah jika Skotlandia Lepas dari Inggris
Arkeolog Meragukan Usia Koin Gunung Padang
Beli Honda HR-V, Berapa Harganya?
