TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid tidak mempermasalahkan presiden terpilih Joko Widodo yang batal merampingkan jumlah kementerian. Yenny mengatakan Jokowi boleh saja mempertahankan jumlah kementerian asal bisa menjamin penghematan anggaran negara. (Baca: Jokowi Bilang KMP Merapat, Fadli: Kita Lihat Nanti)
"Mau 34 atau mau kurang, ya, terserah saja. Yang penting efisiensi anggaran dan anggaran tepat guna itu tercapai," kata Yenny kepada Tempo seusai peringatan Hari Perdamaian Internasional di Bundaran HI, Ahad, 21 September 2014.
Putri kedua almarhum Abdurrahman Wahid ini berujar bahwa pemerintah Jokowi harus mengedepankan efisiensi penghematan anggaran dan profesionalisme menteri. "Strategi yang diambil harus seperti itu, efisiensi anggaran, anggaran tepat guna." (Baca: PDI Perjuangan Rekomendasikan Jokowi Bentuk Kabinet Ahli)
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo menetapkan kabinetnya mempertahankan 34 kementerian. Jumlah itu sama dengan kementerian dalam kabinet era Presiden SBY. Komposisi menteri dalam kementerian terdiri atas 18 figur profesional dan 16 figur profesional partai politik. (Baca: Pemerintahan Jokowi-JK Diminta Hapus Outsourcing)
Yenny enggan membandingkan kebijakan Jokowi dengan Gus Dur soal perampingan kabinet. "Setiap pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Saya tidak mau membanding-bandingkan antara pemerintahan satu dan pemerintahan lainnya."
Gus Dur merupakan Presiden RI yang secara mengejutkan pernah membubarkan dua kementerian. Dua kementerian tersebut adalah Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
Saat menjelaskan pembubaran dua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR tidak ubahnya taman kanak-kanak.
"Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas," kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan tersebut memunculkan protes dari sejumlah anggota Dewan.
NURIMAN JAYABUANA
Terpopuler:
Prabowo Klaim Gerindra Kalah karena Kurang Duit
Tidak Jadi Menteri, Abraham Siap Maju Pilpres 2019
Asian Games 2018, Ahok: Jokowi Jadi Sukarno Kedua
Jokowi: Bangsa Besar Tidak Cukup Dibangun Empat Partai
Mega: Emangnya Saya Ngurusin Kabinet
