Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Daerah PDIP Diminta Tidak Boros Anggaran  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Ribuan kader PDIP menghadiri pembukaan Rakernas PDIP III di Ancol, Jakarta (06/09).  Rakernas tersebut diikuti oleh 1330 peserta.   TEMPO/Dasril Roszandi
Ribuan kader PDIP menghadiri pembukaan Rakernas PDIP III di Ancol, Jakarta (06/09). Rakernas tersebut diikuti oleh 1330 peserta. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Hasil rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang Jawa Tengah pekan lalu bakal menjadi pekerjaan rumah tangga yang cukup berat para pengurus partai di tingkat daerah.

"Pasca pelantikan Jokowi, semua kepala daerah terutama dari PDI Perjuangan diwajibkan segera melakukan sinkronisasi anggaran daerah agar pro-rakyat, yang bakal diterapkan pusat," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Gunung Kidul Budi Utama yang turut dalam rakernas itu kepada Tempo, Ahad 21 September 2014.

Sinkronisasi pusat dan daerah itu menyentuh biaya rutin daerah yang akan dialokasikan tahun 2015. Misalnya alokasi perjalanan dinas, rapat pemerintahan, dan berbagai fasilitasi bagi birokrasi yang selama ini dianggap sebagai biang penyedot dana APBD tiap tahun.

"Kepala daerah didesak melakukan efisiensi, menekan belanja rutin, agar tak boros. Sasaran pertama tahun 2015 memaksimalkan anggaran belanja publik lebih tepat sasaran dan terukur manfaatnya," kata dia.

Misalnya saja, dengan komposisi anggaran belanja daerah yang saat ini lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai negeri sipil, dengan kisaran hingga mencapai 70-75 persen, sisanya sebesar 25 persen disinyalir bukan sepenuhnya untuk program kesejahteraan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Contoh kasus di Gunung Kidul. Budi mengatakan dari 25 persen sisa anggaran belanja publik, yang terserap maksimal hanya 10-15 persen saja. Sisanya kembali ke birokrasi atau lembaga pemerintahan lagi. Entah dalam bentuk perjalanan dinas atau rapat-rapat tambahan. Rata-rata APBD Gunung Kidul sendiri sebesar Rp 1,3 triliun. Selain untuk belanja pegawai, anggaran perjalanan dinas saja rata-rata setiap tahun sekitar Rp 27 miliar.

Kondisi demikian, lanjut Budi yang juga mantan Ketua DPRD Gunung Kidul itu, menyebabkan rendahnya pengentasan angka kemiskinan lima tahun terakhir. Dari angka kemiskinan penduduk 23 persen sejak 2010 silam, Budi mengklaim catatan Badan Pusat Statistik hanya terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 0,3 persen. "Untuk Gunung Kidul yang kemiskinannya masih tertinggi di DIY, program pembenahan manajemen belanja tak langsung ini akan sangat relevan," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri
Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.


PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

10 Januari 2018

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk
PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.


PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

10 Januari 2018

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kanan), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.


PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

10 Januari 2018

Saifullah Yusuf. Dok. TEMPPO//Fully Syafi
PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.


Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat temu jumpa dengan wartawan media nasional di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, 19 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya tetap mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim 2018.


PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

10 Januari 2018

Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau Puti Guntur Soekarno. Dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan
PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

PDIP memutuskan untuk mengusung Puti Guntur Soekarno setelah mendapat masukan dari Gus Ipul serta pesan dari kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat.


Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

10 Januari 2018

Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis
Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kader PDIP dan pejabat pemerintah masih harus bekerja keras karena banyak tugas yang belum usai.


Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

10 Januari 2018

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi kata sambutan dalam peringatan HUT ke-45 PDIP yang digelar di Jakarta Convention Center, 10 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

Megawati menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut.


Dukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Sohibul Iman (tengah) bergandeng tangan bersama para calon kepala daerah dari PKS seusai menyerahkan dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP

PKS akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Saifullah Yusuf di Pilgub Jatim 2018.