TEMPO.CO, Kupang - Bencana kekeringan melanda 17 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibatnya, sedikitnya 40 ribu jiwa mulai kesulitan mendapatkan air bersih.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Tini Thadeus mengatakan warga yang sulit mendapatkan air bersih tersebar di 170 desa. "Untuk mendapatkan air bersih, warga harus berjalan kaki berkilo-kilo meter atau membeli air tangki dengan harga mahal," katanya kepada Tempo, Senin, 22 September 2014.
Menurut Tini, untuk mengatasi krisis air, Pemerintah Provinsi NTT sudah mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah pusat senilai Rp 15 miliar. Dana akan digunakan untuk membuat sepuluh sumur bor di setiap kabupaten dan kota.
Namun, hingga saat ini permohonan bantuan dana itu belum disetujui pemerintah pusat. Padahal, pembuatan sumur sangat mendesak dilakukan karena saat ini memasuki puncak musim kemarau.
Tini menjelaskan jumlah sepuluh sumur untuk setiap kabupaten dan kota itu sebenarnya belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. “Permohonan belum disetujui karena proposal yang diajukan dikembalikan dengan alasan masih harus dilengkapi,” ujar Tini.
Sambil menunggu kelanjutan proses permohonan bantuan dari pemerintah pusat, menurut Tini, masing-masing pemerintah kabupatan dan kota yang dilanda kekeringan segera menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau bantuan dari pemerintah pusat telat disetujui, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota harus bisa mengatasinya lebih dulu,” ucap Tini.
Berdasarkan pantauan Tempo, kondisi akibat kekeringan di sejumlah daerah kian parah. Warga Kelurahan Oesao, Kabupaten Kupang, misalnya, mulai mengkonsumsi air kali.
YOHANES SEO
Baca juga:
Bengkak Habis Operasi, Hendropriyono Membaik
Menteri Agama Tak Setuju Perubahan Nama
J. Kristiadi: Trah Keluarga Bikin Parpol Busuk
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
Polwan Cantik Menyamar Jadi Korban Trafficking