TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertahankan subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan. "Ini hidup-mati mereka," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam sebuah diskusi di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin, 22 September 2014.
Kadin mencatat ada pengurangan solar bersubsidi hingga 20 persen dari kuota normal untuk nelayan. Sehingga, total subsidi hingga akhir tahun hanya mencapai sekitar 720 ribu kiloliter dari asumsi sebelumnya, 900 ribu kiloliter.
Aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebut bahwa solar bersubsidi diprioritaskan untuk kapal dengan bobot mati di bawah 30 gros ton. Akibatnya ada pembatasan untuk kapal dengan bobot di atas 30 gros ton. (Baca: Alasan Rakernas PDIP Tak Rekomendasi Harga BBM)
Pemerintah baru, kata Yugi, harus memastikan ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan selama masa pemerintahannya, hingga lima tahun ke depan. "Jangan sampai ada ketidakpastian pasokan seperti yang terjadi sekarang," ujarnya.
Anggota Pokja Nelayan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kantor Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, Laras Sati, berjanji meneruskan usulan Kadin. Ia mengatakan salah satu yang penting dalam kebijakan BBM adalah menekan penyelewengan subsidi solar di lapangan. "Jangan sampai kita memberi subsidi ke nelayan, lalu dijual lagi ke pihak asing," ujar dia.
PINGIT ARIA
Terpopuler
Fahri Hamzah: Jokowi Kayak Enggak Pede
PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
Bukan Trah Soekarno, Mentok Jadi Sekjen PDIP
Jumhur Hidayat: Boediono Harus Tarik RUU Pilkada
