Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Aceh ke Prancis Dicurigai Pelesiran

image-gnews
Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh menggelar aksi di gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (28/10). Sebanyak 16 organisasi buruh di Aceh menuntut program jaminan kesehatan buruh diterapkan awal tahun 2014 dan menolak upah murah di Aceh. ANTARA /Ampelsa
Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh menggelar aksi di gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (28/10). Sebanyak 16 organisasi buruh di Aceh menuntut program jaminan kesehatan buruh diterapkan awal tahun 2014 dan menolak upah murah di Aceh. ANTARA /Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Banda Aceh - Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan studi banding ihwal sistem demokrasi ke Prancis. Kepergian mereka dicurigai sebagai pelesiran atau jalan-jalan oleh pegiat antikorupsi di Aceh.

Sekretaris DPRA, Hamid Zein, mengakui kepergian sejumlah anggota Dewan ke Prancis. "Untuk belajar sistem demokrasi di sana," katanya kepada Tempo, Selasa, 23 September 2014.

Berangkat dua hari lalu, mereka berasal dari Komisi A DPRA, yang membidangi hukum dan politik. Selain mempelajari sistem demokrasi, mereka juga disebut menimba ilmu tentang otonomi dan sistem pelaksanaan tugas parlemen di negara Eropa tersebut. (Baca:Gubernur Aceh Tagih ke SBY Soal Qanun Bendera)

Hamid Zein menyatakan keberangkatan mereka sudah diprogramkan dalam rencana anggaran. Studi ke luar negeri ini merupakan bagian dari kerja tahunan DPRA dan sudah dibahas dalam Badan Musyawarah DPRA. "Dari komisi ke pimpinan Dewan dan kemudian dibawa Gubernur, ke Mendagri, dan sudah ada izinnya," ucapnya.

Dia menambahkan, kepergian mereka tidak akan mengganggu pembahasan dan pengesahan sejumlah qanun (peraturan daerah) di DPRA dalam persidangan terakhir yang berlangsung pada 24-26 September mendatang.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh, Alfian, mengatakan studi banding itu sepertinya hanya jalan-jalan dan tidak bermanfaat bagi rakyat. "Ini seperti memanfaatkan anggaran menjelang akhir masa jabatan," katanya kepada Tempo.

Menurut dia, alasan studi ke luar negeri mereka sangat tidak jelas. Soalnya, banyak studi yang dilakukan sebelumnya, namun tidak membawa perubahan apa-apa. Apalagi mereka pergi menjelang akhir masa jabatan sebagai anggota DPRA periode 2009-2014. Masa jabatan mereka berakhir pada 30 September mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alfian menilai studi ke luar negeri jelas merupakan pemborosan anggaran. Seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Ini sebagai contoh tidak jelasnya platform partai politik. Seharusnya partai bisa melarang yang tidak bermanfaat," ujarnya.

Sumber Tempo di DPRA mengatakan legislator yang berangkat ke Prancis adalah Adnan Beuransyah, Abdullah Saleh, Yunus Ilyas, Yuniar, Mansur Nurhakim, dan Gufran Zaenal Abidin. "Dari mereka yang berangkat, tiga orang terpilih kembali dan selebihnya tidak terpilih untuk periode 2014-2019," ujar sumber tersebut.

ADI WARSIDI

Baca juga:
Tahir Jadi Penasehat TNI, Endriartono: Imbal Jasa
Tim Voli Pantai Indonesia 1 Lolos 16 Besar
Jokowi: Ada yang Beli Hape Pakai KJP?
Semua Fraksi Setuju, RUU Perasuransian Disahkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

13 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

44 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang