TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, mengatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak harus dapat melaksanakan segala hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik agraria dalam seratus hari pertama pemerintahan mereka.
"Tidak harus semua, tapi sudah dimulai," kata Iwan di Wisma Antara, Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: Anies: Tim Transisi Banyak Bicarakan Soal Agraria)
Menurut Iwan, hal pertama yang harus dilakukan oleh Jokowi-Jusuf Kalla adalah membentuk lembaga untuk mencari solusi atas konflik agraria. "Khusus untuk mengurus konflik agraria yang selama ini tak kunjung selesai," ujar Iwan.
Salah satunya dengan membentuk pengadilan khusus mengenai konflik agraria. "Apalagi dengan ada rencana pembentukkan Kementerian Agraria," kata Iwan. (Baca: LSM: 9 Program Reformasi Agraria untuk Jokowi-JK)
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo berencana membentuk tiga kementerian baru dalam pemerintahannya mendatang. Ketiga kementerian tersebut yakni Kementerian Agraria, Kementerian Maritim, dan Kementerian Kependudukan.
Menurut Iwan, pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria menjadi salah satu tindakan yang ditunggu oleh organisasi tani dan rakyat. "Kami butuh keadilan untuk para pejuang agraria," katanya. (Baca: Kasus Agraria Meningkat di Masa Pemerintahan SBY )
Selain membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria, pemerintah dapat merencanakan program kerja lain tentang agraria. "Mungkin masalah pembagian lahan tani ke petani daerah atau hal lainnya," kata Iwan.
ODELIA SINAGA
Baca juga:
PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY
Istri AKBP Idha Endri Ditahan
Gerindra Usung Taufik sebagai Pengganti Ahok
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba
