TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, mengatakan krisis agraria selama ini ditandai oleh beberapa masalah pokok.
"Salah satunya ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang sangat tajam," ujar Iwan di Wisma Antara, Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: LSM: 9 Program Reformasi Agraria untuk Jokowi-JK)
Menurut dia, masalah tersebut memicu konflik agraria dalam pengelolaan sumber daya alam, yang terjadi di mana-mana. "Tidak ada penyelesaiannya." Iwan juga menyoroti masalah kerusakan ekologis yang parah dan membuat layanan alam tidak dapat dinikmati rakyat. "Sampai sekarang semua belum beres."
Hal yang sama juga disampaikan Anwar Shadat, perwakilan Gerakan Petani Indonesia. Anwar mengatakan selama ini petani kerap dicap sebagai penjarah lahan. "Padahal mereka yang tidak bertanggung jawab itu yang suka merampas lahan rakyat," kata Shadat.
Karena itu, Anwar berharap, dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Agraria, pemerintah mendatang dapat melindungi petani, mendistribusikan tanah, serta mengatasi konflik tanah yang masih banyak terjadi. (Baca: Kasus Agraria Meningkat di Masa Pemerintahan SBY)
Anwar berharap pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dapat melindungi para pejuang agraria dan memulihkan status mereka yang jadi tersangka atau masuk daftar pencarian orang.
"Dan jalankan reformasi agraria dengan melibatkan organisasi tani," kata Anwar.
ODELIA SINAGA
Baca juga:
PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY
Istri AKBP Idha Endri Ditahan
Gerindra Usung Taufik sebagai Pengganti Ahok
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba