TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, mengatakan program satu miliar satu desa merupakan berkah sekaligus kutukan.
Menurut Yogi, program itu dapat meningkatkan produktivitas pembangunan pedesaan apabila ada pengawasan yang maksimal. "Kutukannya dapat menciptakan raja kecil," ujar Yogi kepada Tempo, Rabu, 24 September 2014.
Baca Juga:
Menurut dia, program penguatan desa harus diawali dengan sistem pengawasan yang kuat. Ada tiga sistem pengawasan yang dikemukakan. Pertama, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi masuk sampai tingkat bawah; kedua, memaksimalkan kinerja aparatur negara dengan sistem rotasi; ketiga, dengan menerapkan supervisor di daerah. "Cara yang kedua yang paling baik menurut saya," ujar dia.
Yogi mengatakan cara yang ketiga tak akan berjalan baik di Indonesia lantaran rentan dengan kompromi. Cara kedua, kata dia, pemerintah dapat meniru cara kerja TNI yang merotasi prajuritnya. "Jadi, kepala desa nanti dirotasi ke seluruh Indonesia sehingga tak memiliki kesempatan untuk membangun kontrak dan lobi-lobi politik untuk menyalahgunakan kekuasaan," ujar dia.
Deputi Tim Transisi Anies Baswedan pada saat ditanya mengenai program penguatan desa tak berkomentar banyak. Ia mengaku belum dapat berbicara banyak terkait dengan program yang sudah dipilih oleh Jokowi. "Awal Oktober nanti akan diberitahukan," ujar dia.
Yogi mengatakan apabila ingin melakukan cara kedua, pemerintah ke depan harus berani mengubah sistem pemilihan kepala desa. Menurut dia, kepala desa tak perlu dipilih dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat. Ia menyarankan kepala desa langsung ditunjuk. "Jabatan kepala desa itu, kan, jabatan profesional, bukan semiprofesional seperti saat ini," ujar dia.
Yogi mengingatkan sebelum melakukan program ini, pemerintah harus memikirkan revisi terhadap otonomi. "Jangan sampai ada tumpang tindih dalam pelaksanaan otonomi," ujar dia. Namun, ia pesimistis program ini dapat diselesaikan dalam satu tahun mengingat ada banyak persiapan yang dibutuhkan oleh Jokowi jika ingin penguatan desa berjalan maksimal.
DINI PRAMITA
Baca juga:
Dukung Pilkada di DPRD, Patrialis Akbar Disentil
Ayah Ade Sara Sempat Tak Kenali Jenazah Anaknya
Muhammadiyah Pastikan Idul Adha 4 Oktober
Pengamat: Kasus IM2 Ancam Industri Jasa Internet
Wartawan ISIS Digaji Rp 18 Juta per Bulan
