TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, mengungkapkan pertimbangannya mengenai proses pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau secara langsung oleh publik.
Menurut Jokowi, DPR perlu mempertimbangkan efek munculnya korupsi dalam proses pemilihan lewat DPRD. (Baca: 414 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna RUU Pilkada)
"Saya pastikan kalau dipilih Dewan, akan lebih banyak," kata Jokowi saat dimintai tanggapan ihwal banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi akibat pilkada langsung di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Kamis, 25 September 2014.
Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut terjadi kemunduran demokrasi yang besar bila Rancangan Undang-Undang Pilkada itu disahkan. Sebab, hak politik dan kedaulatan rakyat tak terlaksana dengan baik. (Baca: Jokowi: Jika RUU Pilkada Diterima, Itu Kemunduran)
"Kalau pilkada langsung, saya pastikan kepala daerah akan lebih perhatian pada rakyat, beda dengan dipilih Dewan."
Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan RUU Pilkada. Ada dua opsi yang akan dipilih pagi ini, yakni pilkada langsung dan tak langsung. Empat fraksi, PDIP, PKB, Hanura, dan Demokrat sepakat mendukung pilkada langsung. Sedangkan lima lainnya, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP mendukung pilkada melalui DPRD.
DEWI SUCI RAHAYU
Berita lain:
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh