Puan Maharani Kecewa Pilkada Langsung Dihentikan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, mengaku sedih dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. "Ini kemunduran demokrasi, silakan masyarakat nilai sendiri," kata Puan kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat dini hari, 26 September 2014.

Fraksi PAN, PPP, PKS, Golkar, dan Gerindra memenangkan voting pengesahan RUU Pilkada. Walhasil DPR mengesahkan penghapusan pemilihan umum kepala daerah langsung. Sebagai gantinya, pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD.(Baca : RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan).

Puan mengatakan fraksi PDIP, PKB, dan Hanura sudah berusaha maksimal menjaga pelaksanaan pilkada langsung. Mulanya, dia sempat optimis bisa menggagalkan usulan RUU dari pemerintah tersebut dengan sokongan Fraksi Demokrat.

Fraksi tersebut menjadi penentu karena saat rapat memiliki 129 suara. Sayangnya, Fraksi Demokrat memilih untuk walk out karena aspirasi mereka tentang pilkada lansung dengan 10 syarat ditolak.

Puan pun mengaku, kecewa dengan sikap Fraksi Demokrat yang tidak jelas. Musababnya setelah Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura setuju dengan pemikiran Demokrat, fraksi partai tersebut memilih untuk meninggalkan lokasi rapat paripurna.

"Akhir-akhir ini sudah tak ada lagi etika dalam berpolitik," kata dia.
"Yang jelas masyarakat sudah tahu mana saja yang berupaya menjaga demokrasi, mana uang bukan, dan mana pihak yang tak bisa tentukan sikap."(Baca : Walkout Paripurna RUU Pilkada, Demokrat Pengecut)

Sebelumnya berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, seperti PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara.

Dari fraksi Demokrat yang saat itu membawa 129 anggota DPR memilih untuk 'walk out'. Namun enam politikus Partai Demokrat memutuskan untuk menyelesaikan rapat dengan memilih pilkada langsung. Mereka adalah Hayono Isman, Ignatius Mulyono, I Gede Pasek Suardka, Edi Sadeli, Hari Wicaksono dan Lim Swi Kiang.

INDRA WIJAYA

Berita Terpopuler
RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan 
Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah
Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
LBH Jakarta: Ahok Bisa Laporkan FPI