TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan 22 duta besar dalam kegiatan Updates from the Region: Exploring the Potentials of Surabaya City di Balai Kota Surabaya, Sabtu, 27 September 2014.
Isu pengesahan pemilihan kepala daerah lewat DPRD ternyata menjadi isu hangat yang juga ditanyakan salah seorang diplomat.
"Bagaimana pendapat Ibu tentang pilkada tak langsung. Apakah akan mencalonkan lagi?" kata seorang diplomat dari Australia kepada Risma di ruang sidang wali kota.
Sembari tersenyum, Risma pun menjawab, "Saya enggak punya uang untuk jadi wali kota." Menurut Risma, pemilihan kepala daerah langsung lebih murah ketimbang lewat DPRD. Sebab, investasi yang dibutuhkannya hanya investasi sosial." (Baca: UU Pilkada Dibahas Media Arab News)
Kunjungan para duta besar dan diplomat asing itu merupakan salah satu program Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri. Adapun duta besar dan diplomat asing yang hadir di antaranya dari Selandia Baru, Brunei Darussalam, Cile, Tiongkok, Cekoslowakia, Swedia, Fiji, Romania, Australia, Uni Eropa dan Malaysia serta organisasi internasional maupun pengusaha.
Pertemuan duta besar dan Pemerintah Kota Surabaya diisi dengan pemaparan Risma tentang potensi Surabaya. Seperti penanganan banjir melalui rumah pompa, bank sampah, program pengentasan kemiskinan dengan usaha mikro kecil menengah, hingga rencana mengatasi macet lewat angkutan massal cepat. (Baca: UU Pilkada, KPUD Sumbar Tunda 14 Pilkada)
Program-program itu rupanya menarik perhatian para duta besar. Beberapa dari mereka mempertanyakan cara dan anggaran yang dikeluarkan Risma untuk menjalankan program tersebut.
Duta Besar Singapura misalnya membandingkan Surabaya dengan Jakarta dalam hal pengadaan angkutan masaal cepat. Seperti diketahui, Jakarta masih terkendala pembebasan lahan. (Baca: SBY Sebut Logika UU Pilkada Tak Sinkron)
Riama pun menjelaskan jika penbebasan lahan di Surabaya relatif lebih cepat lantaran pemerintah kota membayar lahan sesuai harga pasar. Oleh karena itu, Risma menargetkan angkutan massal cepat sudah bisa digunakan dalam waktu 1,5-2 tahun ke depan.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Duta Besar Esti Andayani mengatakan peningkatan kemajuan Kota Surabaya dinilai cukup pesat di bawah kepemimpinan Risma.
Sebagai bagian dari koridor II Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Surabaya telah mewujudkan beberapa proyek percepatan pembangunan di bidang jasa dan pelayanan. "Ini menunjukkan pemerintah serus dan sadar memanfaatkan Surabaya sebagai pintu masuk lalu lintas perdagangan," kata Esti.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Terpopuler:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus
Demokrat Walkout RUU Pilkada, Jokowi: Catat Itu
Pilkada, Nurhayati Tak Jawab Soal Deal Pro-Prabowo
