Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW : Calon Ketua DPR dari Golkar Dibidik KPK

image-gnews
Ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kiri) bersama Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng dan Sekretaris fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (kanan), TEMPO/Imam Sukamto
Ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kiri) bersama Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng dan Sekretaris fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (kanan), TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz memprediksi calon ketua DPR dari Golkar dibidik oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi. Musababnya, Golkar menempatkan kader yang bersinggungan dengan kasus korupsi sebagai calon ketua DPR. Semalam, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie dalam rapat pleno pimpinan pusat menyatakan ada tiga nama yang dicalonkan sebagai kandidat Ketua DPR. Mereka adalah Ketua Fraksi Setya Novanto, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad, dan Sekretaris Fraksi Ade Komaruddin.

"Yang jadi ketua DPR bakal mendapat sorotan khusus, terutama dari KPK," kata Donal saat dihubungi, Sabtu malam 27 September 2014. Nama-nama yang disebut di atas memang pernah disangkutpautkan dengan kasus rasuah. Namun, kata dia, mereka tak tersentuh. (Baca: Setya Novanto Digadang Jadi Calon Ketua DPR)

Menurut dia, dengan otoritas tinggi sebagai ketua DPR, jangkauan salah satu kader Golkar itu juga luas. "Masak, dari banyaknya potensi kasus tak ada satupun yang kena," kata dia. Ia mencontohkan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang dicokok KPK justru saat dia begitu berkuasa.

Setya disebut-sebut terlibat kasus suap anggaran PON 2012 di Riau. Menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya diduga sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran PON di APBN.

Sebagai politikus sekaligus pengusaha sukses, nama Setya bukan baru kali ini dikaitkan dengan sejumlah kasus. Pada 1999, misalnya, bersama Djoko S. Tjandra, Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko, dan Cahyadi Kumala. Tapi, hingga kini, kasus tersebut tak jelas ujungnya. (Baca:Golkar Calonkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR)

Pada 2010, nama Setya tersangkut kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Anggota DPR tiga periode itu juga disebut terlibat penyelundupan limbah beracun (B3) di Batam pada 2006. Jejak Setya juga disebut dalam kisruh tender KTP elektronik (e-KTP). Namun ia selalu tak tersentuh.

Sumber Tempo menyebutkan, Setya selalu lolos karena kelihaiannya merangkul sejumlah kalangan. “Sudah lama Setya membangun jejaring, dari politikus, pebisnis, hingga polisi dan kejaksaan,” kata sumber itu.

Kedudukan Setya di partai juga sangat kuat. Sebagai bendahara umum partai, ia harus mengumpulkan dana tak sedikit. Untuk operasional partai tiap bulan saja diperlukan setidaknya Rp 10 miliar. “Dari mana duit itu bisa diperoleh?” ujar seorang koleganya di partai berlambang beringin itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada Tempo, yang menemuinya Rabu pekan lalu, Setya membantah terlibat dalam kasus PON Riau. Adapun Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham meminta semua pihak menghormati hukum. “Ini Pak Setya masih disebut namanya, belum pasti bersalah,” ujar Idrus.(Baca:KPK Geledah Ruang Setya Novanto dan Kahar Muzakir)

Sedang Fadel pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Juni 2012 dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boalemo dan Pohuwato tahun 2004. Korupsi itu senilai Rp 7,9 miliar. Dalam kasus ini Fadel masih berstatus saksi.

Fadel Muhammad juga pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengucuran dana sisa lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001 senilai Rp 5,4 miliar.

Sedangkan Akom, panggilan akrab Ade, diduga melakukan politik uang saat pemilihan legislator 2014. Kolega Ade dari satu dapil, yakni Nurul Arifin mengibaratkan pertarungan di dapil Jabar VII (Purwakarta, Karawang, Bekasi) laiknya perang di Suriah. "Perang melawan saudara sendiri," kata dia. Ia menyebut dirinya gagal ke Senayan lantaran guyuran uang kerabatnya satu dapil.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RISET


Baca juga:
Jokowi:Subsidi BBM Dialihkan ke Petani dan Nelayan

Raisa, Gigi, dan JKT 48 Ramaikan Penutupan IIMS

Ketemu Dubes Asing, Risma Kebanjiran Tawaran Join

Kasus IM2, Operator Internet Minta Fatwa MA



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

8 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

8 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

14 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

15 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.