Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

'Tak Ada Campur Tangan Luar Negeri di RUU Pilkada'  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Menteri Luar Negari Marty Natalegawa. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Luar Negari Marty Natalegawa. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, New York - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan masyarakat internasional mencermati dinamika politik dalam negeri Indonesia, tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI menjawab pertanyaan Tempo terkait UU Pilkada yang disahkan DPR RI pada Jumat dini hari, 26 September 2014.

"Saya kira masyarakat internasional juga mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Hanya mengikuti, tidak dengan maksud untuk mencampurtangani," kata Marty yang ditemui usai rangkaian sidang di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, Jumat, 26 September 2014. (Baca: Pengesahan RUU Pilkada Diberitakan Media Asing)

Ketika Tempo menanyakan, apakah menteri-menteri luar negeri negara sahabat memberikan pandangan terkait pemberitaan sejumlah media asing yang menyoroti pengesahan RUU Pilkada di Tanah Air, Marty mengatakan, tak ada menteri luar negeri yang mempertanyakan itu. "Saya bertemu dengan banyak menteri (luar negeri), tetapi tidak ada yang menanyakan," kata Marty.

Menurut Marty, sikap Presiden SBY tentang RUU Pilkada telah disampaikan sendiri, dan pesannya sudah sangat jelas dan lugas. "Saya kira itu sudah apa adanya," kata Marty.

Marty menegaskan, masyarakat internasional mengikuti dinamika yang berkembang di Indonesia. "Tetapi saya yakin mereka punya kepercayaan terhadap demokrasi di negeri kita, pada bangsa kita sendiri untuk memberi jawaban yang paling bijak terhadap tantangan itu," kata Marty.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

NATALIA SANTI

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus
UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Marty: Indonesia Harus Jadi Pemberi Solusi Konflik  

3 November 2016

Pisah sambut menteri luar negeri RI dari Marty Natalegawa ke Retno LP Marsudi, di gedung Pancasila, Jakarta, 27 Oktober 2014. Rudi.ditinfomed/kemluRI
Marty: Indonesia Harus Jadi Pemberi Solusi Konflik  

"Menjadi elder brother, saudara tua, justru akan dihormati negara lain."


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.