TEMPO.CO, Jombang - Sejumlah kiai pengasuh pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, tetap menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Mereka menolak pilkada melalui DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan pada Jumat dinihari pekan lalu.
Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Jombang, KH Abdussalam Sokhib alias Gus Salam, mengatakan, dilihat dari perkembangan isu ini, mayoritas masyarakat tetap menginginkan pilkada langsung. Maka, selayaknya, kata dia, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan terbesar di Indonesia melihat aspirasi masyarakat. “Pilkada langsung telah melahirkan pemimpin yang merakyat,” kata Gus Salam, Senin, 29 September 2014.
Menurut Gus Salam, para kiai pengasuh pondok pesantren meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merevisi keputusan NU menyetujui pilkada oleh DPRD.
Keputusan itu merupakan salah satu rekomendasi Bahtsul Masail atau pembahasan masalah dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September 2012. Saat itu dikatakan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya.
Gus Salam mengatakan diperlukan pengkajian ulang yang mendalam serta perluasan aspek pertimbangan atas keputusan NU itu. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, kata dia, sangat mungkin keputusan itu diubah.
Sikap yang sama dikemukakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Aqobah, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang, KH Junaidi Hidayat. “Perlu ditinjau kembali melihat perkembangan situasi masyarakat,” ujar dia.
Junaidi menilai keputusan menggelar pilkada lewat DPRD melukai hati rakyat, termasuk kalangan pesantren. Apalagi para tokoh pesantren sudah bersusah payah melakukan edukasi politik kepada masyarakat.
Menurut Junaidi, pengesahan UU Pilkada telah mencabut hak politik rakyat. “Hak politik dan demokrasi rakyat dirampok oleh nafsu elite-elite politik,” tuturnya.
ISHOMUDDIN
Berita Terpopuler
2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi
5 Alasan iPhone 6 Bakal Dianggap Produk Gagal
Mourinho: Chelsea Belum Sempurna
Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu
