TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan partainya berkeyakinan rencana Koalisi Merah Putih mengusulkan agar presiden dipilih kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan berjalan mulus. "Rakyat tidak akan tinggal diam," katanya kepada Tempo, Senin, 29 September 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
Menurut Maruarar, Fraksi PDIP beserta koalisinya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura, akan berusaha agar seluruh anggota DPR mengambil keputusan sesuai dengan harapan rakyat seperti keinginan rakyat mendesak pemerintah dan DPR untuk meloloskan opsi pilkada secara langsung. "Itu gerakan murni rakyat. Masak anggota DPR tidak mendengar aspirasi rakyat, sedang mereka wakil rakyat?" (Baca: Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran)
Sebelumnya, Ahad, 28 September 2014, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden kepada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Herman beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan ide pemilihan presiden lewat MPR masuk akal. Ditambah suara Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo Subianto itu sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih."
Menurut Maruarar, seluruh gerak-gerik anggota DPR diperhatikan oleh publik. Karena itu, rakyat akan menilai apa pun yang akan diputuskan oleh anggota DPR. "Wakil rakyat mestinya mengambil keputusan sesuai harapan rakyat," katanya. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')
RIDHO JUN PRASETYO
Berita Terpopuler:
2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi
