Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Dinilai Abaikan Sektor Hortikultura  

image-gnews
Sejumlah apel dari petani apel Malang yang tergabung dalam Asosiasi Hortikultura Nasional melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, (24/2). TEMPO/Imam Sukamto
Sejumlah apel dari petani apel Malang yang tergabung dalam Asosiasi Hortikultura Nasional melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, (24/2). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini menilai pemerintah kurang memperhatikan sektor hortikultura. "Yang sering dibicarakan hanya kopi, jeruk, dan beras," ujarnya dalam acara Penguatan Roadmap Hortikultura di Menara Kadin, di Jakarta, Senin, 29 September 2014.

Menurut Benny, saat ini banyak permasalahan di sektor hortikultura Indonesia yang belum mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah. Di antaranya masalah infrastruktur yang jelek, lahan yang sedikit, tidak ada penyokong dana untuk petani, sumber daya manusia yang tidak menguasai pertanian, serta iklim usaha yang tidak dapat diprediksi. "Harusnya ada dukungan buat petani dari pemerintah," ujar dia. (Baca: Pengusaha Brunei Minati Agrobisnis Indonesia)

Benny menganggap permasalahan-permasalahan tersebut selama ini membuat produktivitas hortikultura Indonesia sangat rendah. "Pemerintah daerah sedikit sekali menyinggung mengenai hortikultura," ucapnya. Kementerian Perdagangan dinilai kurang melakukan komunikasi dengan pihak luar untuk mempromosikan hasil hortikultura.

Saat ini, kata Benny, luas area tanam sayuran Indonesia hanya seluas 40 m2 per kapita. Angka ini jauh tertinggal dari Cina yang seluas 200 m2 per kapita dan Thailand yang seluas 100 m2 per kapita. Kepemilikan petani atas lahan garapan juga masih rendah. Petani Indonesia rata-rata hanya memiliki 0,2-0,3 ha per petani. (Baca: Piala Dunia, Konsumsi Kopi Bakal Meningkat)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, konsumsi sayuran masyarakat Indonesia hanya sebesar 40 kg/kapita/tahun. Angka ini lebih rendah dari standar Badan Pangan Dunia (FAO) yang mematok sebesar 80 kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk impor, pada 2011, nilai impor hasil hortikultura mencapai 17,6 triliun. Untuk 2014 diperkirakan volume impor hortikultura akan mencapai 600 ribu ton, atau meningkat 50 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 400 ribu ton. (Baca: Fadel Muhammad: Agribisnis Indonesia Salah Kelola)


PRIO HARI KRISTANTO

Terpopuler:
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu
SBY Diminta Segera Teken UU Pilkada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kecurangan SPBU, dari Pertalite Dicampur Air, Switch di Dispenser sampai 'Tuyul'

1 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU, dari Pertalite Dicampur Air, Switch di Dispenser sampai 'Tuyul'

SPBU di Rest Area Tol Cikampek ketahuan memasang dispenser untuk mengurangi takaran, dan di Bekasi ada Pertalite bercampur air


Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

2 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

Kecurangan sebuah SPBU di Rest Area dengan memasang switch untuk mengurangi volume bensin yang dijual ke konsumen hanya diancam denda Rp500 ribu.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Terpopuler: Aturan Baru Pembatasan Barang Impor Bawaan Penumpang, Kisah Penumpang Batik Air yang Keluar Jalur karena Pilot Tidur

19 hari lalu

Penerbangan Batik Air (BTK673) nomor pesawat PK-LUV pada 25 Januari 2024. Pilot dan kopilot tertidur hampir setengah jam sehingga pesawat yang mestinya mendarat di Cengkareng sempat nyasar sampai sekitar langit Cianjur-Sukabumi. Sumber: KNKT.
Terpopuler: Aturan Baru Pembatasan Barang Impor Bawaan Penumpang, Kisah Penumpang Batik Air yang Keluar Jalur karena Pilot Tidur

Terpopuler: Aturan baru pembatasan barang impor yang dibawa penumpang, kisah penumpang Batik Air yang keluar jalur karena pilot dan kopilot tertidur.


Kementerian Perdagangan Relaksasi Pembatasan Suku Cadang Industri Bengkel Pesawat

19 hari lalu

Ilustrasi pesawat parkir di bandara. REUTERS
Kementerian Perdagangan Relaksasi Pembatasan Suku Cadang Industri Bengkel Pesawat

Kementerian Perdagangan merelaksasi kebijakan larangan dan pembatasan suku cadang untuk industri bengkel pesawat


Kemendag Pantau Progress Migrasi TikTok dan Tokopedia

20 hari lalu

Tiktok Tokopedia. TEMPO
Kemendag Pantau Progress Migrasi TikTok dan Tokopedia

Kementerian Perdagangan mengatakan masih memantau progress migrasi TikTok dan Tokopedia yang Maret 2024 ini harus selesai.


Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

30 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono (tengah) memimpin pertemuan kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Ditjen PPI Kemendag/dok.pri)
Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

Pertemuan G33 bertujuan untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik


Wamendag: Tri Karsa Transformasi Perdagangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

34 hari lalu

Wamendag: Tri Karsa Transformasi Perdagangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Tri Karsa Transformasi Perdagangan meliputi transformasi struktural, integrasi kewilayahan; dan penerapan tata kelola perdagangan yang baik dan peningkatan sumber daya manusia.


Neraca Perdagangan Indonesia dengan Mesir Surplus Rp 18,2 Triliun

35 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Neraca Perdagangan Indonesia dengan Mesir Surplus Rp 18,2 Triliun

Kementerian Perdagangan mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Mesir surplus Rp 18,2 triliun.


Mendag Zulkifli Hasan Siap Pimpin Rapat Kerja Kemendag 2024 di Semarang

39 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Mendag Zulkifli Hasan Siap Pimpin Rapat Kerja Kemendag 2024 di Semarang

Rapat Kerja Kemendag akan menghadirkan sejumlah menteri untuk menyampaikan arahan