TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan partainya tengah mempertimbangkan sanksi untuk Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. "Masih akan kami bicarakan, belum ada tindakan yang pasti," ujarnya kepada Tempo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin malam, 29 September 2014. (Baca: Sjarifuddin Sebut Nurhayati Biang Walk-Out Demokrat)
Dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Nurhayati mengakui aksi walk-out Demokrat dalam Rapat Paripurna RUU Pilkada dilakukan berdasarkan inisiatifnya sendiri. Aksi tersebut dilakukan lantaran kecewa usul partainya tak diakomodasi pimpinan sidang. Instruksi itu, kata Nurhayati, tidak diketahui Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')
SBY sebelumnya telah menginstruksikan agar Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan sepuluh opsi tambahan. Aksi walk-out yang kemudian berimbas pada disahkannya pemilihan tidak langsung melalui DPRD berlawanan dengan arahan tersebut. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
Atas tindakan inilah kemudian partai mempertimbangkan pemberian sanksi atau teguran kepada Nurhayati. "Sedang dipertimbangkan. Belum ada arahan dari Pak SBY juga," ujar Amir. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)
Pembelaan juga datang dari Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan. Dia mengatakan aksi walk-out Demokrat dalam sidang paripurna Jumat dinihari lalu itu bukan atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berdalih bahwa inisiatif meninggalkan sidang berasal dari Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)
Sjarifuddin membantah bahwa ada perintah SBY untuk meninggalkan sidang. "Sangat keliru kalau masyarakat menyalahkan Pak SBY. Walk-out ini dilakukan atas inisiatif Ketua Fraksi Demokrat," ujar Sjarifuddin saat konferensi pers di markas Demokrat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2014.
Selama ini Nurhayati memang terlihat akur dengan Koalisi Merah Putih. Nurhayati beberapa kali hadir dalam rapat dengan petinggi fraksi partai anggota koalisi pendukung Prabowo Subianto itu. Pada 2 September 2014, misalnya, Nurhayati menghadiri rapat koordinasi di ruang Fraksi Partai Demokrat. Saat itu Koalisi Merah Putih membahas beberapa rancangan undang-undang, seperti RUU Pilkada, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Administrasi Pemerintahan. (Baca: Pilkada, Nurhayati Tak Jawab Soal Deal Pro-Prabowo)
Nurhayati tak mau berkomentar banyak tentang alasan dirinya memerintahkan fraksi memilih walk-out saat pemungutan suara untuk RUU Pilkada sedang berlangsung. “Apa yang saya lakukan harus saya pertanggungjawabkan kepada atasan maupun Allah SWT,” ujar Nurhayati melalui pesan pendek. Namun belakangan dia mencabut pernyataan tersebut.
URSULA FLORENE SONIA | NURIMAN JAYABUANA | IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler
Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
Penjual Kue Putu di Malang Tantang Amien Rais
Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPK
Kejutan, Maria Londa Rebut Emas Asian Games