TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dapat memahami keputusan walk-out fraksi partainya dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. SBY mengaku memahami keputusan partainya untuk meninggalkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan beleid tersebut.
Pernyataan ini diungkapkan SBY saat memberikan pembekalan kepada kader partainya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 30 September 2014. "Beliau memahami karena fraksi sudah memperjuangkan opsi pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan," kata politikus Demokrat yang hadir dalam pembekalan itu kepada Tempo kemarin.
Menurut politikus ini, SBY memahami keputusan walk-out setelah Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf memberikan penjelasan bahwa opsi yang diperjuangkan partai berlambang mirip logo Mercy itu ditolak fraksi partai lain di Senayan. "Ketua Fraksi menganggap perjuangan sudah maksimal," ujar si politikus menirukan ucapan SBY. (Baca: Ajukan Paket Pimpinan DPR, PDIP Lobi Demokrat)
SBY, kata politikus ini, juga memberikan klarifikasi ihwal kabar yang menyebutkan bahwa perintah walk-out berasal darinya. "Yang ada adalah perintah all out, bukan walk-out," ujar kader Demokrat ini. Perintah all out, kata si politikus, disampaikan ke Ketua Fraksi sebelum SBY, sebagai presiden, menjalani kunjungan kerja ke Portugal, Amerika Serikat, dan Jepang. "Disampaikan dalam rapat pengurus pusat partai. Pak SBY bilang perjuangkan sepuluh perbaikan itu."
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan SBY telah memerintahkan Dewan Kehormatan mengusut tuntas dalang aksi walk-out Fraksi Demokrat. Nurhayati telah mengaku bahwa instruksi walk-out merupakan inisiatifnya sebagai ketua fraksi. Wakil Ketua Umum Demokrat ini juga telah menyatakan siap menerima sanksi dari partai atas inisiatif tersebut. (Baca: SBY Pastikan Teken UU Pilkada)
Namun, menurut si politikus, SBY sama sekali tak menyampaikan satu patah kata pun ihwal upaya pengusutan dalang aksi walk-out. "Beliau tak membicarakan masalah investigasi," kata dia. Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua juga mengakui bahwa SBY tak menyinggung masalah sanksi untuk dalang aksi walk-out. "Tak ada pembicaraan ke arah sana."
Keputusan walk-out Demokrat langsung mengubah peta suara di DPR dalam pengambilan keputusan ihwal RUU Pilkada. Dengan keluarnya Demokrat yang memiliki 148 kursi, koalisi Prabowo Subianto yang mendukung pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah unggul atas koalisi partai pendukung pilkada langsung. (Baca: Tagar #WelcomeMrLiar Beredar, Ini Kata Istana)
Koalisi Prabowo, yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan menguasai 237 kursi di DPR. Adapun koalisi pendukung pilkada langsung yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya memiliki 139 kursi. Koalisi ini adalah pendukung presiden, terpilih Joko Widodo.
PRIHANDOKO
Baca juga:
Mitra Koperasi Cipaganti Geruduk Kejati Jakbar
Jadi Anggota DPR, SBY Tunjuk Menteri Ad Interim
Pejabat Bank Mutiara Jadi Sekper Bank Mandiri
Demokrat Ngotot Pemilihan Ketua DPR Malam Ini
