Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak UU Pilkada, 2 Warga Ciamis Kubur Diri  

image-gnews
Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat aksi Tolak RUU Pilkada di Car Free Day di  Solo, 14 September 2014. ANTARA/Maulana Surya
Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat aksi Tolak RUU Pilkada di Car Free Day di Solo, 14 September 2014. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

TEMPO.CO, Ciamis - Dua warga Kampung Bandasari, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar aksi kubur diri di halaman rumah di Kampung Bandasari, Kamis, 2 Oktober 2014. Mereka menuntut agar pilkada kembali dilakukan secara langsung.

"Supaya pemilihan oleh rakyat lagi. Supaya pilkada langsung," kata Sandi, peserta kubur diri, Kamis. (Baca juga: Dosen dan Mahasiswa Unair Tolak UU Pilkada)

Pada Jumat lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah akan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. 

Sandi berharap aksinya bisa mengubah pilkada agar kembali dipilih oleh rakyat. "Mudah-mudahan bisa mengubah," katanya.

Iwan Setiawan, peserta lainnya, menambahkan, pilkada oleh DPRD meragukan. Malah dia tidak percaya dengan kepala daerah pilihan DPRD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, dua warga dikubur dalam satu lubang yang sama. Mereka berhadap-hadapan. Badan kedua warga tertutup tanah, yang tersisa hanya bagian leher dan kepala.

Selain "kuburan", di lokasi juga terdapat keranda mayat yang ditutupi kain putih bertuliskan "Detik-Detik Matinya Kedaulatan Rakyat". Di atas kuburan terdapat bendera merah putih, dan ratusan lembar fotokopi KTP.

CANDRA NUGRAHA

Berita lain:
SBY Klaim Jokowi Tawarkan Demokrat Bergabung
Dilantik, Titiek Soeharto Pakai Kebaya Ibu Tien
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.