Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk-Out

image-gnews
Sejumlah Anggota DPR PDI Perjuangan menyampaikan protes ketika mengikuti Sidang Paripurna ke-2 Pemilihan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah Anggota DPR PDI Perjuangan menyampaikan protes ketika mengikuti Sidang Paripurna ke-2 Pemilihan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Jokowi walk-out dari sidang paripurna kedua ketika pemilihan pimpinan DPR dilakukan. Mereka berpendapat sidang tak berlangsung demokratis dan pimpinan sidang tidak adil dengan tidak memberikan kesempatan mereka berbicara.

"Mencermati dinamika, gelagat, dan perkembangan yang Ibu pimpin sejak rapat konsultasi tadi, Fraksi PDI Perjuangan tak ikut dalam pengambilan keputusan," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di ruang sidang, Senayan, Kamis dinihari, 2 Oktober 2014.

"Silakan," ujar pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan. (Baca: Puan: Kami Ajak SBY Bertemu, tapi Tak Ada Respons.) Partai Kebangkitan Bangsa yang pertama keluar dari ruang sidang setelah menyatakan sikapnya, disusul Hanura, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem.

"Pertama kami lihat dari tata tertib persidangan tidak mencerminkan demokrasi. Semua hanya demi kepentingan kelompok," ujar Patrice Rio Cappela.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan persidangan itu hanya menguntungkan koalisi Prabowo, sementara suara anggota koalisinya tidak didengar. "Misalnya saja, semua mic kami di ruang paripurna tak bisa nyala. Saya tak tahu apa masalahnya. Apa ada intervensi?" ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

NasDem meminta pemilihan pimpinan DPR tak dilakukan malam ini karena pihaknya masih ingin mempelajari tata tertib. Sebabnya, mereka tak ikut saat pembuatan tata tertib tersebut. "Ini terlihat seperti kejar tayang saja," ujarnya. 

Meski empat fraksi walk-out, DPR tetap mengesahkan paket pimpinan DPR. Yakni, Ketua Setya Novanto, Wakil Ketua Fadli Zon, Wakil Ketua Agus Hermanto, Wakil Ketua Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua Taufik Kurniawan. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

TIKA PRIMANDARI



Terpopuler
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada 
Koalisi Prabowo Revisi UU KPK, ICW: Kebablasan
Soal Revisi UU KPK, Bos KPK Serang Koalisi Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

11 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

16 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

14 hari lalu

PKS, PKB dan PDIP Suarakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Sidang Paripurna DPR
PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

Anggota Fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara Anggota Fraksi PPP bilang begini.


Usul Hak Angket Bergulir di Sidang Paripurna DPR, Begini Kekuatan PDIP dan Koalisi Perubahan di Parlemen

14 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Hak Angket Bergulir di Sidang Paripurna DPR, Begini Kekuatan PDIP dan Koalisi Perubahan di Parlemen

Usulan akan menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR.


PKS, PKB dan PDIP Suarakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Sidang Paripurna DPR

14 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
PKS, PKB dan PDIP Suarakan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Sidang Paripurna DPR

Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sebut Aspirasi Rakyat Bukan Hak Angket

14 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sebut Aspirasi Rakyat Bukan Hak Angket

Kamrussamad mengingatkan jangan sampai hak angket menjadi respons dari pihak-pihak yang tidak siap kalah.


Hadiri KTT di Perancis, Puan Maharani Absen di Sidang Paripurna DPR

14 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hadiri KTT di Perancis, Puan Maharani Absen di Sidang Paripurna DPR

Puan Maharani absen dalam rapat paripurna ke-13 DPR dan digantikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.


Rapat Paripurna Pertama Setelah Pemilu 2024 Cuma Dihadiri 164 dari 575 Anggota DPR

14 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Paripurna Pertama Setelah Pemilu 2024 Cuma Dihadiri 164 dari 575 Anggota DPR

Dasco memimpin jalannya persidangan mewakili Ketua DPR Puan Maharani yang tidak hadir.


Usul Hak Angket Bisa Bergulir di Sidang Paripurna DPR, Ini Syaratnya

14 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Hak Angket Bisa Bergulir di Sidang Paripurna DPR, Ini Syaratnya

Ganjar menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan Pilpres 2024.


Sidang Paripurna DPR Perdana Usai Pemilu 2024 Digelar Hari ini, Wacana Hak Angket Siap Bergulir?

14 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Paripurna DPR Perdana Usai Pemilu 2024 Digelar Hari ini, Wacana Hak Angket Siap Bergulir?

Sidang paripurna DPR yang digelar hari ini akan menjadi sidang perdana usai pemilu 2024.