Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologi Pemilihan Pimpinan DPR yang Tergesa-gesa  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Anggota DPR terlibat adu mulut pada pada Sidang Paripurna ke-2 untuk memilih pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota DPR terlibat adu mulut pada pada Sidang Paripurna ke-2 untuk memilih pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan pimpinan DPR melalui jalan yang panjang dan emosional. Setelah 560 anggota DPR periode 2014-2019 dilantik, pimpinan sidang, Popong Otje Djundjunan, meminta persetujuan untuk digelar rapat konsultasi agar setiap partai politik melakukan lobi ihwal struktur pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. (Baca: Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk Out)

Anggota Dewan kemudian memulai rapat konsultasi pada Rabu, 1 Oktober 2014, pukul 14.00. Dalam rapat tersebut, koalisi partai pendukung Jokowi--PDIP, Hanura, PKB, dan NasDem--meminta pimpinan sidang tak buru-buru menetapkan struktur pimpinan DPR karena masih diperlukan lobi. Lagi pula, kader Partai NasDem yang baru masuk parlemen perlu mempelajari Tata Tertib DPR terlebih dahulu. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Namun belum juga selesai rapat konsultasi dan lobi-lobi politik, seluruh perwakilan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto--Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN--buru-buru keluar dari ruang rapat konsultasi di Gedung Nusantara. (Baca: Puan: Kami Ajak SBY Bertemu, Tapi Tak Ada Respon)

Bersama ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Popong Otje Djundjunan dari Partai Golkar dan Ade Rezki Pratama dari Partai Gerindra, mereka menyatakan rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR akan dilakukan malam itu juga. Padahal rapat konsultasi belum ditutup. (Baca: Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim)

Para perwakilan koalisi tersebut sibuk menelepon anggotanya untuk kembali ke ruang rapat. Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berteriak di tengah kerumunan wartawan. "Malam ini paripurna!" katanya, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Sikap sepihak tersebut langsung menyulut protes dari koalisi Jokowi. Politikus PKB, Anna Muawanah, langsung naik ke podium di ruang rapat dan bersuara keras. Ia berulang kali mengatakan rapat konsultasi belum ditutup dan masih ada agenda yang belum dibahas. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)

"Rapat belum ditutup! Kami akan buka rekaman rapat bahwa rapat ini memang belum ditutup tapi kesekjenan DPR dan pimpinan sementara langsung keluar," kata Anna. Saat koalisi Prabowo berbondong-bdong ke luar ruangan, koalisi Jokowi bertahan dan berharap lawan politiknya tersebut kembali. Tapi protes mereka diabaikan. (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan empat partai anggota koalisinya akan berkonsultasi untuk mengambil sikap atas pemaksaan rapat paripurna tersebut. Salah satunya, melakukan interupsi. "Dalam politik, kesabaran juga ada batasnya," kata Tjahjo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat mengatakan pemaksaan rapat paripurna adalah inisiatif koalisi Prabowo. Dia menjelaskan, ada sembilan agenda dalam rapat konsultasi. Saat rapat konsultasi bubar, masih ada tujuh agenda lain yang belum dibahas.

Rapat konsultasi juga diwarnai skors beberapa kali karena sejumlah partai meminta waktu konsultasi internal. Pada pukul 21.00, akhirnya rapat paripurna langsung dilaksanakan karena Fraksi Demokrat telah memihak ke koalisi Prabowo. "Padahal belum dibahas juga apa agenda rapat paripurnanya," kata Viktor. "Ini sangat memaksa."

Sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR akhirnya digelar. Empat partai pendukung Jokowi walk-out. Meski demikian, pengesahan pimpinan DPR tetap dilakukan. Posisi Ketua DPR diduduki Setya Novanto (Golkar), sedangkan wakil-wakilnya adalah Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), dan Fahri Hamzah (PKS).

FRANSISCO ROSARIANS | TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:

Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing 
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

10 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

11 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

17 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

18 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.