Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Massa yang tergabung dalam
Massa yang tergabung dalam "Koalisi Kawal RUU Pilkada" melakukan aksi teatrikal dengan memakai topeng wajah tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih pada aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 September 2014. Dalam aksi tersebut mereka mendukung pelaksanaan Pilkada Langsung karena Pilkada lewat DPRD bisa melahirkan cukong-cukong yang berkuasa. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COYogyakarta - Sepuluh organisasi non-pemerintah dan mahasiswa di Yogyakarta menuntut pembatalan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Mereka membuka posko di Titik Nol Kilometer, ujung selatan Jalan Malioboro, untuk menggalang kartu tanda penduduk dari warga sebagai bentuk dukungan pembatalan itu. 

“Sore ini kami buka posko terus berlanjut sampai malam,” kata koordinator lapangan aksi itu, Asman Abdullah, Kamis sore, 2 Oktober 2014. “Besok (Jumat) kami akan buka lagi.” 

Massa yang menamakan diri Komite Dukung Pilkada Langsung itu di antaranya terdiri dari Social Movement Institute, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, ada organisasi mahasiswa kampus dan kedaerahan, misalnya UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Wajo. 

Menurut Asman, selain membuka posko di kawasan Malioboro, Komite juga membuka posko pengumpulan KTP di dua kampus di Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Sudah dapat sekitar seratus KTP sekarang,” katanya. 

Melalui jaringan mereka di Jakarta, dia melanjutkan, KTP itu akan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari petisi pembatalan UU Pilkada. Menurut dia, salah satu poin UU Pilkada itu yakni pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ancaman bagi kedaulatan rakyat. 

Kamis, 25 September 2014, DPR mengesahkan UU Pilkada melalui mekanisme perolehan suara. Lima partai; PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Golkar; mendukung pilkada melalui DPRD. Partai Koalisi Merah Putih penyokong Prabowo-Hatta itu unggul dengan 256 suara. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur SMI Eko Prasetyo mengatakan aksi ini sebenarnya tak hanya untuk mendukung pembatalan UU Pilkada semata. Namun juga melawan koalisi partai itu. “Koalisi Kapak Merah itu ingin kembali membangun watak politik seperti Orde Baru,” ujarnya. 

Kecaman terhadap Koalisi Merah Putih juga tergambar dalam spanduk aksi mereka. Di atas spanduk warna biru yang mereka bentangkan menghadap jalan tertulis kalimat: “Koalisi Maling Permanen, Lawan Perampokan Suara Rakyat!” 

Menurut dia, koalisi itu telah membawa demokrasi di Indonesia pada ambang kehancuran. Pertarungan politik pun tak bisa lagi ditempatkan sebatas di dalam gedung parlemen. “Kalau organisasi masyarakat sipil tak turun ke jalan (demokrasi) akan gawat sekali,” katanya. 

Aksi-aksi yang dilakukan Komite, kata dia, adalah bagian dari menggalang dukungan masyarakat yang lebih luas. Pada bulan mendatang, jaringan organisasi masyarakat berhimpun dalam Konferensi Darurat Demokrasi. “Akan launching 2-3 bulan lagi,” ujarnya. 

ANANG ZAKARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

6 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

11 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

14 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

59 hari lalu

Ilustrasi badai. Johannes P. Christo
Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.


Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Hujan akibatkan kanopi di Stasiun Tugu Yogyakarta roboh, Kamis, 4 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.


Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi meletus lagi, mengirim material vulkanik hingga setinggi tiga kilometer di atas puncak gunung itu, Jumat pagi 10 April 2020. Letusan itu adalah yang ketujuh sejak yang pertama Jumat pagi 27 Maret lalu. FOTO/DOK BPPTKG
Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.


Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

8 Desember 2023

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman


Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

8 Desember 2023

Masyarakat berebut gunungan Sekaten di halaman Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Kamis (28/9). Dok. Keraton Yogyakarta.
Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang hingga memiliki otonomi khusus. Berikut penjelasannya.


Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

6 Desember 2023

Kawasan Tebing Breksi, Sleman, jadi andalan destinasi wisata akhir pekan. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

Puncak kunjungan wisatawan di destinasi wisata Yogyakarta setiap tahunnya terjadi pada Juni, Juli, dan Desember.


Jurus Yogyakarta Jaga Kenyamanan Jelang Masa Kampanye

21 November 2023

Kirab budaya pemilu damai di Yogyakarta melintasi Jalan Malioboro Selasa (21/11). (Dok. Istimewa)
Jurus Yogyakarta Jaga Kenyamanan Jelang Masa Kampanye

Keamanan dan kenyamanan di Yogyakarta jadi investasi karena tanpa itu, dua sumber kehidupan yakni pariwisata dan pendidikan akan terpengaruh.