Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Chairul Tanjung: Tak Ada Anggaran untuk Lapindo  

image-gnews
Sejumlah warga melihat melihat badan tanggul lumpur yang jebol di Titik 68, desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, 10 September 2014. Debit volume lumpur meninggi yang mengakibatkan tanggul jebol tidak mampu menahan aliran lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah warga melihat melihat badan tanggul lumpur yang jebol di Titik 68, desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, 10 September 2014. Debit volume lumpur meninggi yang mengakibatkan tanggul jebol tidak mampu menahan aliran lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak akan cair pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang. "Enggak mungkin (cair), anggarannya tidak ada," kata Chairul kepada Tempo di kantornya, Kamis, 2 Oktober 2014. (Baca: 3 Alasan Korban Lapindo Larang Aktivitas BPLS)

Menurut Chairul, pengucuran dana untuk korban Lapindo sulit dikebut. Selain terhadang proses pergantian kepemimpinan, pemerintah saat ini belum memiliki dana yang cukup. Pemerintah, kata Chairul, sulit mencari solusi lain karena masa jabatannya segera berakhir. "Tidak akan selesai dalam sisa 19 hari pemerintahan," ujarnya. (Baca: Soal Lapindo, Soekarwo Berang pada Menkeu)

Namun, kata Chairul, kabinet SBY siap untuk memindahkan persoalan Lapindo kepada  pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan pemerintah akan masuk tahap penganggaran dan dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. "Apakah disetujui atau tidak, setelah disetujui baru bisa cair," katanya. (Baca: Ditanggung APBN, Korban Lapindo Gelar Istigasah)

Sebelumnya, pemerintah menyatakan siap menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo Brantas yang tidak sanggup membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo senilai Rp 781 miliar. Dana tersebut rencananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Namun Kementerian Keuangan belum bisa menjamin apakah dana talangan sebesar itu bisa diambil dari APBN 2015. (Baca: Pengusaha: Tunggakan Lapindo Rp 1, 2 Triliun)

JAYADI SUPRIADIN

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berita Terpopuler
FBR Geruduk DPRD Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim
Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0  

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apa Kabar Kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Saat Ini?

17 April 2023

Endapan lumpur Lapindo mengering di kolam penampungan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 29 Mei 2021. ANTARA/Umarul Faruq
Apa Kabar Kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Saat Ini?

Sudah 17 tahun berlalu, tetapi lumpur lapindo tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bagaimana kondisi saat ini?


Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.


KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival Super Gen-Creation, berlangsung 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung.
KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.


Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.


Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.


Potensi Mineral Litium dari Lumpur Lapindo di Sidoarjo

2 Februari 2023

Lumpur Lapindo, Porong. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Potensi Mineral Litium dari Lumpur Lapindo di Sidoarjo

Badan Geologi ukur kandungan litium, stronsium dan logam tanah jarang dalam sampel endapan lumpur Lapindo. Dari bencana menjadi berkah. Mungkinkah?


BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

Ilustrasi pekerja
BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.


Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.


Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Komunitas peternak unggas demo di depan KPPU, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.


Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

13 November 2022

Pertemuan Tingkat Sherpa Digelar Menjelang KTT G20, Optimis Upayakan Kesepakatan Leaders' Declaration
Sherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang

Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.