TEMPO.CO, Jakarta - Kericuhan sidang paripurna penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 pada Rabu, 1 Oktober 2014, sedang menjadi sorotan publik. Berbagai pandangan negatif datang dari publik setelah melihat tingkah laku para wakil rakyat saat berlangsungnya rapat tersebut.
Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, M. Guruh Irianto Sukarno Putra, menuding kericuhan tersebut merupakan warisan rezim Orde Baru (Orba) yang membuat rakyat Indonesia sekarang tidak mengerti akan sistem politik Indonesia yang sesungguhnya.
"Jika ditanya mengenai kegaduhan semalam, itu panjang ceritanya. Kejadian ini biang keladinya adalah Orba," kata Guruh saat ditemui di kawasan Kemang, Kamis, 2 Oktober 2014.
Menurutnya Guruh, sejak 1966 sampai sekarang, Orba menjauhkan rakyat Indonesia dari sejarah, ideologi, politik, budaya, dan hal penting lainnya. (Baca : Guruh: Pilih Jokowi-JK, Orde Baru Tak Kembali )
Karena itu, anak-anak yang lahir pada tahun itu hingga sekarang kurang mengerti akan politik Indonesia. Mereka tidak begitu mengerti tentang ideologi, kebudayaan, dan bahkan Indonesia itu sendiri. "Dan mereka itulah yang saat ini duduk di kursi eksekutif, legislatif, yudikatif. Duduk di kursi kepemerintahan," ujar Guruh.
Hal tersebut, Guruh melanjutkan, membuat proses politik Indonesia menjadi hancur. Menurut dia, tingkah laku para anggota DPR saat ini mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang akan arti politik yang sesungguhnya.
Guruh mengatakan, setelah diamendemen empat kali, konstitusi Indonesia menjadi liberalistis. "Tentu hal ini juga mengubah pola pikir, sehingga tercermin di kursi pemerintahan saat ini. Semua menjadi brutal," ujarnya.(Baca : Kedekatan Guruh dengan Bupati Tegal Sejak Kecil)
Jika hal ini tidak diubah, Guruh berpendapat, Indonesia bisa semakin kacau. Bagi dia, yang diperlukan Indonesia saat ini ialah sebuah revolusi. Sesuai dengan ujaran Bung Karno, "Indonesia butuh perubahan yang cepat," katanya.
ANINDYA LEGIA PUTRI
Berita Terpopuler
Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup
Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu
Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko
Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu
Naik 100 Persen, Harta Setya Novanto Rp 75 Miliar