Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra: Agak Aneh SBY Keluarkan Perpu

image-gnews
Desmon J. Mahesa
Desmon J. Mahesa
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta-Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan kemungkinan besar koalisi partai-partai pendukung Prabowo Subianto akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perpu Pilkada) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


“Kami belum menerima drafnya. Tentu akan kami evaluasi dulu nanti. Kalau alasan presiden (untuk mengeluarkan perppu) tidak luar biasa, tentu akan kami tolak, seperti pengalaman Perpu Mahkamah Konstitusi pada 2013 lalu,” kata Desmon ketika dihubungi Tempo, Jumat, 3 Oktober 2014. (Baca: Ada 18 Pilkada pada 2015, KPU Jawa Timur Bingung).

Menurut Desmond, pengurus DPP Gerindra belum rapat untuk membahas Perppu tersebut. Setahu dia, DPR juga belum menerima drafnya. Ada kemungkinan DPR akan menerima draf dan mulai membahasnya awal pekan depan. Apalagi, akhir pekan ini ada Hari Raya Idul Adha. “Akan kami evaluasi dulu draf Perpu itu. Gerindra dan koalisi tidak terburu-buru. Tapi, secara rasionalitas, agak aneh SBY mengeluarkannya. Sebab, negara tidak dalam keadaan darurat,” ujar Desmond.

Sebelumnya, Kamis, 2 Oktober 2014, Presiden SBY menandatangani UU Pilkada yang baru disahkan DPR. Presiden juga meneken dua Perpu untuk menganulir undang-undang yang menghapus Pilkada secara langsung. (Baca: Jokowi Pesimistis DPR Loloskan Perpu Pilkada).


Melalui Perpu, SBY mengganti mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung. Dalam Perpu tentang pemerintah daerah, SBY menghilangkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut SBY, UU Pilkada tak mengakomodasi keinginan publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koalisi Prabowo, kata Desmond, selain Demokrat akan solid mengenai hal itu.  Menurut dia,  meskipun Demokrat memiliki wakil di Pimpinan DPR, yakni Agus Hermanto sebagai Wakil Ketua DPR, tapi sampai saat ini Demokrat belum menjadi bagian dari Koalisi Prabowo. “Sikap SBY selama ini masih tidak jelas: di koalisi Prabowo atau tidak,” katanya. (Baca: Ini Substansi Perpu Pilkada dan Perpu Pemda).

Koalisi Prabowo, kata Desmond, melihat Demokrat yang dipimpin SBY seperti pedagang yang ingin selalu memiliki citra baik di mata publik. “Jangankan darurat politik atau darurat negara, tapi ini darurat otoriter dari SBY,” katanya.


RIDHO JUN PRASETYO



Terpopuler
Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu

Dahlan Iskan Pernah Diancam Anaknya 

KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR 

Gurita Bisnis Setya Novanto di NTT  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politikus senior M Taufik dipecat dari Gerindra karena dinilai telah membuat dosa politik dan pembangkangan pada partai dan Prabowo Subianto.


Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

8 Juni 2022

Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Juni 2022. Prabowo mengatakan tidak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Dia bilang hanya diundang oleh Surya Paloh untuk makan siang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerindra Berkukuh Dorong Prabowo Nyapres Lagi di Pilpres 2024

Politisi Partai Gerindra menegaskan partainya tetap kukuh mendorong Ketua Umum Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.


Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

8 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Riza Patria Akan Patuh Keputusan DPP Gerindra Soal Pemecatan Taufik

Pemecatan resmi Muhammad Taufik bakal ditentukan DPP Partai Gerindra.


Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Taufik Akan Pindah ke Partai Berideologi Nasionalis setelah Dipecat Gerindra

Politikus senior Gerindra Muhammad Taufik mengatakan jika harus bergeser, maka akan mencari partai yang nasionalis.


Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

7 Juni 2022

Politisi senior Partai Gerindra M Taufik saat konferensi pers menanggapi pemecatan yang dilakan partai terhadap dirinya di Iceberg Pizza and Gelato, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory
Gerindra Jakarta: Pemecatan M Taufik Baru Rekomendasi, Belum Diputuskan

Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan M Taufik dari partai barurekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.


Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

2 Juni 2022

Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. TEMPO/Khory
Kontroversi Taufik, Akan Mundur dari Gerindra Demi Anies Baswedan Jadi Capres

Politikus senior Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akan mundur dari partainya demi bisa mendukung Anies Baswedan.


Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

2 Juni 2022

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengunjungi  Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, 1 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi
Hadiri Pelantikan Penggantinya, Taufik Gerindra: Enggak Ada yang Istimewa

Mohamad Taufik dari Partai Gerindra menyatakan penggantiannya dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI sebagai hal biasa.


Prabowo Subianto Siapkan Sikap Politik terhadap Jokowi-Maruf

9 Oktober 2019

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar saat tiba di PN Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019. Danhil akan menjadi saksi untuk terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.TEMPO/Muhammad Hidayat
Prabowo Subianto Siapkan Sikap Politik terhadap Jokowi-Maruf

Sikap Prabowo Subianto akan disampaikan saat Rakernas Partai Gerindra 17 Oktober 2019.


Mulan Jameela Gugat Gerindra, Peserta Sidang Belum Komplit

22 Juli 2019

Istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela saat mengikuti aksi solidaritas untuk suaminya di DPP Gerindra, Jakarta, 30 Januari 2019. Aksi Solidaritas Ahmad Dhani digelar sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas vonis penjara yang diterima musikus tersebut dalam kasus ujaran kebencian.  TEMPO/Nurdiansah
Mulan Jameela Gugat Gerindra, Peserta Sidang Belum Komplit

Persidangan gugatan kader Partai Gerindra, termasuk penyanyi Mulan Jameela, sebelumnya ditunda.


Cawagub DKI, PKS-Gerindra Setor Nama ke Anies 11 Februari 2019

21 Januari 2019

Calon Wakil Gubenur DKI Jakarta yang diajukan Partai Keadian Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, September 2018. Foto: Instagram
Cawagub DKI, PKS-Gerindra Setor Nama ke Anies 11 Februari 2019

PKS dan Gerindra sepakat akan menyedorkan dua nama cawagub DKI kepada Gubernur Anies Baswedan pada 11 Februari 2019.