TEMPO.CO, Jakarta - Legislator yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menjamin dukungan suara partainya bulat ke koalisi Indonesia Hebat pendukung Joko Widodo. Dalam sejarah pengambilan keputusan tahap paripurna, kata Syaifullah, PPP selalu solid mendukung tokoh yang telah disepakati. (Baca: Setelah Molor Dua Jam, MPR Gelar Rapat Rahasia)
"Kami punya 39 kursi solid dan tak terpecah-pecah," kata Syaifullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Oktober 2014. Dia juga menjamin seluruh anggota fraksi akan hadir. Bila tidak hadir, ujarnya, partai akan memberikan sanksi kepada para kadernya di parlemen. (Baca: Incar Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi)
Syaifullah mengatakan sebelum memutuskan pengalihan dukungan, sejumlah petinggi koalisi Prabowo Subianto terus merayu PPP agar membatalkan niatnya. Sampai pukul 18.00 WIB, kata Syaifullah, mereka masih menjamin Koalisi Prabowo menang dengan cara menggerogoti suara Dewan Perwakilan Daerah. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)
"Tapi kami tetap menganggap tawaran itu tak menarik," kata Syaifullah. Dia mengatakan PPP hanya tertarik bila diberi posisi sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, politikus Golkar Idrus Marham dan Setya Novanto tak bisa memberikan jaminan apa pun kepada PPP. (Baca: Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? dan Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama)
Syaifullah mengatakan kerja sama ini kemungkinan bakal berlanjut pada pembahasan berikutnya, yakni dalam sejumlah posisi di kabinet. Dia mengatakan keputusan ini juga bisa mengubah sikap PPP yang akan diputuskan di musyawarah nasional nanti. (Baca: Paripurna MPR, Koalisi Prabowo Banyak Interupsi dan Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)
SUNDARI SUDJIANTO
Berita Terpopuler:
JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY
Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
Soal Pilkada DPRD, Gubernur PDIP Ini Lapor PBB
