TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bahwa harus ada "ongkos politik" yang harus dibayar Joko Widodo merupakan cerminan karakter yang sesungguhnya.
"Cara berpikir Pak Hashim adalah berpikir investasi dan masuk ke politik," kata Hasto ketika dihubungi, Rabu, 8 Oktober 2014. (Baca: Hashim: Koalisi Prabowo Akan Jadi Oposisi Aktif)
Dengan pola pikir seperti investor, menurut Hasto, Hashim menginginkan imbal balik karena telah berjasa mengusung Joko Widodo bersama Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada dua tahun lalu.
"Ini menunjukkan kekuasaan yang sebenarnya. Membelokkan suara rakyat yang mendukung Jokowi demi kepentingan segelintir elite," kata Hasto, yang juga Deputi Tim Transisi bentukan Jokowi itu.
Seperti yang dilansir dari Wall Street Journal yang terbit awal pekan ini, Hashim bersiap untuk membalas tindakan Jokowi yang dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)
Misalnya, kesepakatan bahwa Jokowi akan memimpin Jakarta sebagai gubernur selama lima tahun. Hashim akan melakukan ini dengan cara menggunakan kewenangan mayoritas koalisi pro-Prabowo di DPR dan MPR, khususnya terkait agenda pemerintahan dan penunjukan pejabat lembaga negara.
Hashim, yang merupakan pengusaha dan pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ini, memang berperan menyokong kegiatan kampanye Jokowi saat berhasil menjadi Gubernur Jakarta pada 2012.
Menurut Hasto, majunya Jokowi dalam ajang pencalonan presiden merupakan mandat dari rakyat. "Tidak ada urusan pribadi, apalagi pengkhianatan," ujarnya. (Baca; Prabowo Tolak Rekonsiliasi, Jokowi: Tidak Apa-apa)
Ketua DPP Bidang Organisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pernyataan Hashim ini menunjukkan bentuk kekecewaan. "Ini menunjukkan ketidakikhlasan dan tidak berpikir untuk menjadi negarawan," ujar anggota DPR periode 2014-2019 itu.
Padahal, kata Djarot, Hashim seharusnya berterima kasih. Sebab, dengan majunya Jokowi sebagai presiden, maka Basuki T. Purnama, yang awalnya kader Gerindra, bisa menjadi gubernur.
"Kalau sekarang Pak Ahok sudah bukan Gerindra lagi, ya Pak Hashim dan Gerindra harus introspeksi diri," ujar Djarot. Baru-baru ini Ahok menyatakan keluar dari Partai Gerindra lantaran merasa tidak sepaham dengan partai berlambang burung garuda itu soal mekanisme pemilihan kepala daerah.
Gerindra bersama Koalisi Merah Putih mendukung pilkada oleh DPRD. Di lain pihak, Ahok lebih setuju pilkada langsung.
LINDA TRIANITA
Baca juga:
Pria Bunuh Diri di Menara BCA, Ini Identitasnya
PPP: PKS Tak Mau Mengalah Soal Wakil Ketua MPR
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi
PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi
Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019
