TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golongan Karya di Majelis Permusyawaratan Rakyat Rambe Kamarulzaman mengatakan koalisi Prabowo Subianto-Aburizal Bakrie tak menutup tangan bila Partai Persatuan Pembangunan ingin kembali bergabung. Tentunya, kata Rambe, PPP harus menunggu keputusan dari rapat presidium koalisi Prabowo-Aburizal.
”Akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Ketua Presidium Aburizal Bakrie dan sekretaris jenderal masing-masing partai selaku pelaksana harian, apakah sebaiknya diterima atau tidak,” kata Rambe saat dihubungi, Jumat, 10 Oktober 2014. Menurut Rambe, PPP sebenarnya masih berada pada koalisi pendukung Prabowo, hanya berbeda saat pemilihan pimpinan MPR. (Baca: PPP ke Koalisi Jokowi, Gerindra: Masih Lobi-lobi)
Rambe mengimbau PPP agar tak silau akan kekuasaan lagi sehingga berpindah dukungan. Menurut dia, partai berlambang Ka'bah itu seharusnya bersabar meski tak mendapatkan posisi calon pimpinan MPR karena dipastikan mendapatkan posisi pada alat kelengkapan DPR, misalnya sebagai ketua komisi.
Bila ingin kembali, ujar Rambe, PPP harus siap menjadi penyeimbang dan tak duduk di kabinet presiden terpilih Joko Widodo. ”Janganlah PPP diiming-imingi dua orang menteri,” ucapnya. Dia meminta PPP memahami etika politik di DPR.
Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati Natakusumah memastikan partainya tetap berada pada koalisi pendukung Prabowo. ”PPP tidak pernah keluar dari Koalisi Merah Putih (koalisi Prabowo),” ujar Dimyati ketika dihubungi, Jumat, 10 Oktober 2014.
Menurut Dimyati, hal yang terjadi saat pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lalu adalah kecelakaan. Bergabungnya PPP dengan paket pimpinan yang diusung koalisi pendukung Joko Widodo, kata dia, dimotori oleh kelompok di luar Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP. (Baca: Zulkifli Ketua MPR, Ada Teriakan: Terimakasih PPP)
SUNDARI | TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
Mayang Australia | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan
