TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati Natakusumah memastikan partainya tetap berada di koalisi Prabowo Subianto. "PPP tidak pernah keluar dari Koalisi Merah Putih (koalisi pro-Prabowo)," ujar Dimyati ketika dihubungi Tempo, Jumat, 10 Oktober 2014.
Menurut Dimyati, dukungan PPP ke koalisi pro-Joko Widodo pada saat pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat lalu adalah kecelakaan.
Bergabungnya PPP dengan paket pimpinan yang diusung koalisi pendukung Joko Widodo dimotori oleh kelompok di luar Suryadharma Ali. "Sangat disayangkan terlalu cepat mengambil keputusan," kata Dimyati. (Baca: Koalisi Prabowo Pertimbangkan Terima Lagi PPP)
Dimyati mengatakan koalisi pro-Prabowo hanya terlambat menawarkan posisi pimpinan pada PPP. Namun, akhirnya koalisi itu tetap menyediakan satu tempat untuk PPP. "Ternyata Pak Hasrul dan tim sudah bergerak terlalu jauh dengan Koalisi Indonesia Hebat (koalisi pro-Jokowi)," kata Dimyati.
Lebih lanjut, Dimyati mengatakan saat ini partainya sudah intensif membicarakan soal pembagian alat kelengkapan DPR bersama partai koalisi pro-Prabowo lainnya. "Kami, sih, inginnya dapat semua," ujarnya. (Baca: Jokowi Inginkan Dukungan Penuh PPP dan Demokrat)
Secara pribadi Dimyati mengatakan tertarik berada di Komisi Luar Negeri. Ketika disinggung apakah akan menjadi ketua komisi, Dimyati hanya minta didoakan. "Amin, doain saja," katanya. Dimyati mengatakan belum ada keputusan berapa jatah yang diterima PPP dalam pembagaian alat kelengkapan DPR. "Masih didiskusikan."
Sebelumnya, petinggi PPP Suharso Monoarfa mengatakan suara kader PPP menginginkan partai di bawah pimpinan Suryadharma Ali tersebut segera hijrah ke kubu Jokowi. "Salah satu alasan yang saya dengar karena Pak SDA dilecehkan oleh KMP terkait dengan posisinya sebagai ketua," kata Suharso.
Alasan personal inilah yang membuat kemarahan kader memuncak dan menginginkan PPP mencabut dukungan pada pro-Prabowo. Suharso juga membenarkan bahwa PPP kini telah cenderung pada koalisi pro-Jokowi.
TIKA PRIMANDARI
Berita terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan
