TEMPO.CO, Yogyakarta - Cendekiawan Frans Magnis Suseno menilai ancaman dari koalisi pendukung Prabowo Subianto yang akan menjegal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sama saja dengan menyabotase demokrasi.
Menurut dia, koalisi pendukung Prabowo Subianto yang mendominasi parlemen sebaiknya mengambil peran oposisi dengan tujuan mengawasi pemerintahan, bukan menggagalkannya. "Mereka harus sadar, itu jalan maut bagi demokrasi," kata Magnis kepada wartawan seusai seminar "Kekerasan, Demokrasi, dan HAM" di Universitas Sanata Dharma pada Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca:Kubu Prabowo Dianggap Pentingkan Kepuasan Sendiri)
Magnis menyesalkan sejumlah manuver politik koalisi pendukung Prabowo belakangan ini. Menurut dia, koalisi penguasa parlemen itu seolah hanya ingin menunjukkan ke publik bahwa tanpa mereka pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa berbuat banyak. "Sikap itu, kejahatan pada demokrasi," kata Magnis.
Menurut dia, contoh paling jelas tanpak saat pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menetapkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Magnis berpendapat kesalahan koalisi Prabowo bukan pada penyusunan materi undang-undang itu. "Tapi di prosesnya karena mereka tiba-tiba dalam waktu sesaat berubah haluan dan mendukung pilkada tidak langsung," kata dia. (Baca:Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)
Praktek politik seperti itu, ucap Magnis, merupakan tontonan buruk dari elite politik bagi publik. Melihat manuver itu, dia menangkap kesan koalisi pendukung Prabowo ingin menunjukkan kekuasaannya dan mengabaikan suara rakyat. "Inilah contoh sabotase demokrasi," kata dia.
Karena itu, Magnis beranggapan apabila isu pembatalan pelantikan Jokowi-JK benar-benar terjadi, maka demokrasi Indonesia benar-benar ada di situasi memburuk. "Itu perbuatan hina. Mereka seharusnya memberi selamat pada Jokowi-JK," kata Magnis. (Baca:Pengamat: Waspadai Agenda Ekonomi Koalisi Prabowo)
Dia berharap masih banyak politikus di koalisi pendukung Prabowo yang sadar cara berpolitik kelompoknya selama ini berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. "Semoga masih ada politikus bertanggung jawab di partai-partai anggota koalisi itu," kata dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Baca juga:
Peserta BDF Tanya Perkembangan Demokrasi Indonesia
Kurs Rupiah Bertahan Di Level 12.222
Kembali ke RI, 3 Jemaah Haji Surabaya Panas Tinggi
Jokowi-JK Seleksi Menteri Secara Informal