TEMPO.CO, Surabaya - Lembaga swadaya masyarakat Santri Politika mengadakan survei untuk mengetahui tanggapan para santri di Jawa Timur tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan pada 26 September lalu. Undang-undang itu mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hasil survei menunjukkan bahwa 85,4 persen santri setuju pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh rakyat. "Hanya 10,7 persen yang menghendaki pilkada oleh DPRD dan sisanya menyatakan tidak tahu," kata Direktur Santri Politika, Abdul Hady, saat ditemui di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Ahad, 12 Oktober 2014.
Hady menjelaskan, survei tersebut dilaksanakan pada 30 September-7 Oktober 2014 dengan metode sampling. Adapun jumlah responden yang mengikuti survei sebanyak 240 santri dari 24 pesantren di Jawa Timur.
Menurut Hady, para santri yakin pilkada langsung oleh rakyat merupakan model demokrasi terbaik. Dalam survei itu, para santri juga menyatakan kecewa terhadap partai politik yang mendukung pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh rakyat. "Mereka merampas hak demokrasi dari tangan rakyat," kata Hady.
Para santri, kata dia, sadar bahwa pilkada langsung yang telah berjalan selama 10 tahun membawa banyak kemudaratan, salah satunya konflik sosial di masyarakat. Namun kondisi ini tidak cukup untuk dijadikan alasan pengembalian mekanisme pilkada kepada DPRD.
Sebab, kata Hady, dalam proses pendewasaan demokrasi, tentu masih bisa dijumpai kemudaratan. Namun, hal itulah yang perlu diantisipasi bersama. "Masing-masing (mekanisme pilkada) memiliki kemudaratan, namun lebih besar apabila di tangan Dewan," ujarnya.
Selain menanyakan sikap santri ihwal UU Pilkada, survei itu juga memetakan pilihan calon presiden para santri pada pemilu presiden 9 Juli lalu. Sebanyak 31,8 persen santri mengaku memilih pasangan Prabowo-Hatta, sedangkan 46 persen memilih Jokowi-Jusuf Kalla. Sisanya mengaku tidak menggunakan hak politik mereka.
Hady menambahkan, kekecewaan para santri di Jawa Timur paling tinggi dialamatkan kepada Presiden SBY dan Partai Demokrat karena dinilai tidak konsisten. "Para santri menganggap SBY dan Demokrat biang keladi pengesahan UU Pilkada," katanya.
MOHAMMAD SYARRAFAH
Topik terhangat:
Mayang Australia | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Sanksi SBY Buat Nurhayati
Jadi Tangan Kanan Prabowo, Aburizal Enggan Mundur
Disfungsi Ereksi, Pria Ini Masukkan Baja ke Penis
PAN: Pindah Kubu seperti Menceraikan Istri Teman
