TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Sutanto menyatakan parlemen yang dikuasai koalisi pro-Prabowo seharusnya disambut baik. Sebab, parlemen sekarang mempunyai kekuatan yang setara dengan pemerintah.
"Ini ada hikmah. Di era Soeharto, Gus Dur, Megawati, dan SBY, parlemen mendukung pemerintah," kata Yandri dalam diskusi bertajuk "Bukan Parlemen Biasa" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Oktober 2014. (Baca: Pengamat Tak Yakin Koalisi Prabowo Solid)
Dengan kekuatan yang setara, ujar Yandri, maka pemerintah pasti akan bekerja serius lantaran diawasi ketat oleh parlemen. "Tapi parlemen juga tidak boleh kongkalikong dengan pemerintah," kata Yandri.
Yandri memastikan parlemen tidak akan menjegal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apalagi menjegal program-program yang prorakyat. "Tidak perlu ada kekhawatiran. Ini demokrasi yang baik," ucap Yandri. (Baca: PAN: Pindah Kubu seperti Menceraikan Istri Teman)
Ketua DPP Hanura Erik Setya Wardana menyatakan kini ada garis batas yang tegas antara parlemen dan pemerintah. Meski begitu, menurut Erik, ada sisi positifnya. “Checks and balances berjalan lebih bagus," ucapnya.
Pimpinan parlemen 2014-2019 dikuasai kubu koalisi pro-Prabowo, yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan eksekutif dipegang koalisi pro-Joko Widodo, gabungan dari PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, dan PKB.
SINGGIH SOARES
Terpopuler
Jadi Biang Walk-Out, Ini Sanksi SBY Buat Nurhayati
Jadi Tangan Kanan Prabowo, Aburizal Enggan Mundur
PDIP: Penolakan Tak Akan Gugurkan Pelantikan Ahok
Disfungsi Ereksi, Pria Ini Masukkan Baja ke Penis
