TEMPO.CO, Makassar - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tengah mendalami pengkhianatan yang diduga dilakukan La Tinro La Tunrung sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra pada pemilihan presiden lalu. Partai akan mengambil tindakan tegas dalam kasus ini.
"Ada beberapa yang menjadi tolak ukur. Seperti, sejauh mana pengkaderan berjalan dari tingkat ibu kota provinsi sampai ke pedesaan. Selain itu, jika nanti dalam evaluasi ditemukan pengkhianatan terhadap partai seperti pada saat pilpres mendukung Jokowi-JK serta tidak berjuang all out di pilpres, sudah dipastikan bisa dipecat," kata F.X. Arief Poyuonodia, pengurus DPP Gerindra, Sabtu, 11 Oktober 2014.
Yang pasti, kata Arief, DPP akan membentuk tim evaluasi untuk mencari tahu kinerja pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Kinerja bisa diukur dengan hasil pemilihan legislatif dan pilpres serta kemampuan pembentukan struktur partai hingga pedesaan. (Baca: Apel Konsolidasi Gerindra Bergaya Militer)
Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang telak di Sulawesi Selatan. Jokowi-JK menang dengan persentase sebanyak 71,43 atau 3.037.026 suara. Sedangkan sisanya dikantongi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan persentase 28,57 atau 1.214.857 suara dari total suara sah sebanyak 4.251.883.
Dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, hanya 1 kabupaten yang dimenangi pasangan Prabowo-Hatta, yakni Kabupaten Jeneponto, dengan skor tipis 50,23 persen atau hanya selisih 791 suara dari pasangan Jokowi-JK, dengan total suara sah 170.853. (Baca: Ahok Mundur, Gerindra: Seperti Mengasuh Anak Macan)
Hal ini ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilpres di Sulawesi Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan pada 19 Juli lalu.
Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan La Tinro La Tunrung saat dikonfirmasi membantah tudingan Arief bahwa dirinya telah melakukan pengkhianatan. Sebab, sejauh ini ia telah bekerja secara maksimal. "Terserah DPP mau omong apa. Karena tidak semua DPP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kadernya di daerah. Hanya segelintir oknum yang menginginkan hal itu," ucapnya.
Selama mengemban jabatan Ketua DPD, setelah menggantikan Rudianto Asapa setahun yang lalu, La Tinro mengaku tidak pernah meminta imbalan jasa ke DPP. Dengan demikian, sulit dipercaya jika dia melakukan pengkhianatan. "Saya tidak mau berpolemik lagi. Silakan kalau mau dievaluasi," ujarnya. (Baca: Pemilik Lembaga Survei Pro-Prabowo Caleg Gerindra)
Kini, kata La Tinro, dirinya berfokus pada kunjungan kerja ke seluruh DPC se-Sulawesi Selatan yang akan dilakukan pekan depan. Kunjungan ini terkait dengan pembangunan sekretariat hingga ke tingkat desa. "Apakah sudah ada atau belum. Selain itu, ingin mengetahui berapa jumlah struktur partai di tingkat desa, yang mana aktif dan tidak aktif."
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Baca juga:
Begini Susunan Pemain Semen Padang Vs Persela
Tujuh Polda Turut Amankan Pelantikan Jokowi
Warga Laporkan RSUD Kota Tangerang ke Ombudsman
Abaikan kritik, Polda Jateng Tetap Usut 2 Aktivis
