Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tersangka Korupsi Dana Bedah Rumah Bertambah  

image-gnews
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur, telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dana bedah rumah warga miskin. Keduanya adalah koordinator Tim Pendamping Masyarakat Desa Banjarsari, Sulihyono, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapepam) Banyuwangi Anggrid Mardjoko.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi Paulus Agung Widaryanto mengatakan Sulihyono dan Anggrid diduga kuat memotong dana bedah rumah senilai Rp 400 juta dari total anggaran Rp 975 juta. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.

Akibat perbuatan Sulihyono dan Anggrid, 126 warga yang seharusnya menerima dana Rp 7,5 juta per orang hanya mendapatkan bantuan berupa bahan material senilai Rp 2 juta. "Pembangunan rumah hanya selesai 60 persen," ujar Paulus kepada Tempo, Senin, 13 Oktober 2014.

Dalam pelaksanaannya, seluruh dana bedah rumah yang menggunakan APBN itu ditransfer kepada UD Podo Tresno, toko bangunan yang ditunjuk sebagai penyedia material. Padahal seharusnya ditransfer langsung ke pemilik rumah melalui Bank Rakyat Indonesia.

Dana yang diterima UD Podo Tresno juga hanya Rp 575 juta. Sisa dana Rp 400 juta diduga kuat dinikmati sejumlah pihak, termasuk Sulihyono dan Anggrid.

Pada Rabu, 15 Oktober 2014, tutur Paulus, penyidik Kejaksaan dijadwalkan memeriksa Peni Handayani, mantan Kepala Bapepam Banyuwangi, yang sejak September 2014 menjabat Sekretaris DPRD setempat. Peni diperiksa karena Bapepam merupakan pengawas program tersebut. "Bapepam sebagai leading sector program bedah rumah," kata Paulus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat dimintai konfirmasi, Peni mengaku siap memenuhi panggilan Kejaksaan. Selama menjabat Kepala Bapepam, program bedah rumah telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme. "Saya tidak menerima uang sepeser pun," ujarnya.

IKA NINGTYAS

Baca juga:
Di Yogya, Bos Facebook Selfie Bareng Ibu-ibu
Hadapi Koalisi Prabowo, Jokowi Mesti Pakai Jurus Ini
Pelantikan, Jokowi: Jangan ke Senayan, tapi Monas
Gerindra Usut Pengkhianatan Kadernya di Pilpres
Zuckerberg Blusukan di Perkampungan Yogya
Zuckerberg Senang, Facebook Tembus Perkampungan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Abadi Pesantren Merupakan Hasil Perjuangan PKB

27 Oktober 2023

Dana Abadi Pesantren Merupakan Hasil Perjuangan PKB

Program Dana Abadi Pesantren sudah berjalan selama 2 tahun dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh pondok-pondok pesantren.


Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


586 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Menunggak Pajak Tahunan

19 Januari 2023

Ilustrasi kendaraan dinas Pemkab Ponorogo. (Foto: ANTARA/HO - SDP)
586 Kendaraan Dinas Pemkab Ponorogo Menunggak Pajak Tahunan

Polda Jawa Timur (Jatim) melaporkan ada ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang menunggak pajak tahunan


Pemkab Perpanjang PSBB Bekasi Proporsional, Ini Alasannya

16 Juli 2020

Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pengendara mobil terkait PSBB di perbatasan Kabupaten Bekasi - Bekasi,  Rabu, 15 April 2020.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemkab Perpanjang PSBB Bekasi Proporsional, Ini Alasannya

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Bekasi proporsional.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Pemkab Kupang Bangun 1.000 Unit Rumah untuk ASN Tahun Ini

6 Juli 2018

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Pemkab Kupang Bangun 1.000 Unit Rumah untuk ASN Tahun Ini

Pemerintah Kabupaten Kupang berharap, dengan cara ini, ASN tidak jauh lagi berangkat kerja.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.