Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Jawa Barat Dukung Muktamar Versi Romahurmuziy  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat mendukung pelaksanaan muktamar versi Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy pada 15-18 Oktober 2014 di Empire Palace, Surabaya. (Lihat: Romahurmuziy Umumkan Muktamar PPP VIII)

"Secara konstitusional, pelaksanaan muktamar tanggal 15-18 itu absah menurut anggaran rumah tangga PPP dan keputusan mahkamah partai," kata Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat Komaruddin Taher kepada Tempo di kantor DPW PPP di Bandung, Selasa, 14 Oktober 2014. (Lihat: Kubu Suryadharma Kecam Muktamar PPP Versi Romi)

Menurut dia, muktamar yang akan dihadiri seluruh DPC se-Indonesia itu membahas semua produk keputusan partai serta anggaran dasar dan rumah tangga partai, termasuk pemilihan ketua umum. Muktamar versi Romahurmuziy-lah yang dianggap sah untuk dilaksanakan dibanding versi Suryadharma Ali pada 23-25 Oktober 2014 yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

"Dengan datang ke Surabaya pada tanggal 15. Itu menunjukkan bahwa di Jawa Barat tidak ada dua versi muktamar," kata Komaruddin.

Komaruddin berharap penyelenggaraan muktamar di Surabaya bisa menjadi jadi entri point penyelesaian persoalan yang sekarang dianggap menjadi dinamika di partai Ka'bah. Meskipun ada dua penyelenggaraan muktamar, Komaruddin yakin muktamar versi Romahurmuziy akan sah dan memiliki legitimasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mudah-mudahan bisa islah, sehingga mengakhiri semua perbedaan kontitusi maupun kepentingan. Setelah itu, PPP bisa recovery, solid, dan bangkit lagi," ujarnya. 

RISANTI

Terpopuler:
Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang
Komentari FPI, Megawati Ditanya Balik 
3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi 
Mengeroyok Wanita Pezina Jadi Tren di Cina 
Tak Lagi Presiden, Ini Panggung Baru buat SBY  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

6 Juni 2023

Logo PPP
Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP telah menggunakan logo bergambar Kabah sejak 1974. Meski sempat diganti pada 1984 hingga 1998. Logo itu kembali.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.


Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.


Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

7 Mei 2023

Rangkaian Harlah ke-50, PPP Depok gelar jalan sehat hijaukan enam daerah pemilihan, Ahad, 22 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

Jelang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Depok, DPC PPP Kota Depok meminta bacaleg untuk menandatangani pakta integritas.