TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak harus menghadiri acara pelantikan presiden terpilih, Joko Widodo, pada 20 Oktober 2014 nanti.
Fadli mengaku belum mengetahui apakah Prabowo mendapat surat undangan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Nanti kita lihat undangannya seperti apa, kecuali panggilan, baru itu harus hadir," katanya di gedung DPR, Senin, 13 Oktober 2014. (Baca: Pelantikan Presiden, Jokowi Siap Diarak ke Monas)
Fadli mengatakan pelantikan bukan ajang rekonsiliasi antara dua kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden lalu. Menurut dia, tidak ada yang perlu direkonsiliasikan karena rekonsiliasi berarti ada suatu konflik besar dalam politik di Indonesia.
"Ini biasa-biasa saja. Perbedaan antarpartai politik itu suatu hal yang biasa. Masak partai politik semuanya sama. Kalau enggak ada perbedaan, negara ini jadi negara apa?" kata Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra. (Baca: JK: Pelantikan Jokowi-JK Diawasi Dunia)
Senin, 13 Oktober 2014, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan akan mengundang ketua-ketua umum partai politik dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2014 memutuskan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden 2014. (Baca: Jokowi Tetap di Rumah Dinas Sampai Pelantikan)
Menurut Fadli, ketimbang mempersoalkan wacana rekonsiliasi, yang paling penting saat ini adalah bekerja untuk kepentingan nasional untuk negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau partai. "Rakyat akan menilai di situ." (Baca juga: Ketua MPR Jamin Pelantikan Jokowi Bakal Sukses)
RIDHO JUN PRASETYO
Berita Terpopuler:
Zuckerberg Blusukan di Perkampungan Yogya
Zuckerberg Senang, Facebook Tembus Perkampungan
Bekasi Dibully,Pengamat: Pemerintah Perhatikan
Penganiayaan Siswa SD Bukittinggi, Sekolah Lalai
