TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa secara implisit menyarakankan kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, yang juga pasangannya pada pemilihan presiden lalu, untuk menghadiri acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.
Hatta mengatakan tidak mengetahui Prabowo akan menghadiri acara pelantikan ini atau tidak. (Baca: Ini Tugas Menperindag di Kabinet Jokowi )
"Kalau saya itu selalu beranggapan, dalam agama itu, kalau ada undangan itu, harus dihadiri, kecuali kalau kita berhalangan," kata Hatta ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 Oktober 2014.
Menurut Hatta, alangkah baiknya, jika dalam setiap agenda nasional seperti upacara peringatan kemerdekaan, para pemimpin atau tokoh masyarakat datang semua.
Hal itu, ujar Hatta, semestinya sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. "Kalau ada pelantikan presiden, pemimpin yang lain ikut datang. Itu akan indah. Rakyat akan senang melihatnya, senang kalau pemimpinnya pada akur. Itu pandangan saya. Mudah-mudahan kawan-kawan setuju dengan pandangan itu."
Sebelumnya, pada Senin, 13 Oktober 2014, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak harus menghadiri acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Jokowi Belum Dilantik, Rupiah Masih Melemah)
Fadli menyatakan dirinya belum mengetahui apakah Prabowo sudah diberi surat undangan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Nanti kita lihat undangannya seperti apa. kalau panggilan, baru itu harus hadir," ujar Fadli.
Seluruh anggota fraksi PAN, kata Hatta, harus hadir dalam pelantikan presiden. Ini karena itu merupakan agenda nasional yang harus disukseskan. "Setiap pergantian kepemimpinan nasional harus berwibawa, terhormat, sukses, baik, dan itu harus menjadi tradisi bagi bangsa ini sampai kapan pun," katanya. (Baca: Tambah Jabatan Menko, Jokowi Dinilai Boros)
Ketika dimintai tanggapannya terkait dengan pertemuan antara Jokowi dan Aburizal Bakrie, Hatta berujar, "Silaturahmi itu bahkan dianjurkan agama. Yang tidak boleh itu politik jegal-menjegal."
RIDHO JUN PRASETYO
Berita Terpopuler
Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang
Komentari FPI, Akun Megawati Ditanya Balik
3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi
KPK: Jokowi Clear!
