TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Perhubungan. Menurut Kereta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, bila akhirnya terpilih sebagai menteri, Jonan harus memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan saat dia memimpin KAI. (Baca: Jokowi Umumkan Struktur Kabinet pada 20 Oktober)
Saat menjadi menteri, kata dia, Jonan tidak bisa memecat pegawai seperti ketika menjadi pimpinan KAI. "Keberhasilan Jonan di pemerintahan bukan hanya terletak pada dirinya, melainkan ditentukan pula bagaimana dia memanfaatkan birokrasi," kata Sudaryatmo. (Baca: Ini Dia Calon Pembantu Presiden Jokowi)
Dia mencontohkan banyak program menteri yang tidak berjalan efektif karena kebijakannya mandek di eselon satu. Eselon dua dan tiga enggan mengeksekusi program menteri karena tidak sepaham. (Baca: Teka-teki Nama 4 Menteri yang Ditunggu JK dari KPK)
Selain itu, Sudaryatmo juga mengatakan tugas Menteri Perhubungan tak hanya mengurusi masalah perkeretaapian, tetapi juga transportasi laut dan udara. Transportasi laut memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan kereta api karena melibatkan kementerian dan institusi lainnya. "Harus butuh siasat, regulasi, dan strategi. Kementerian Perhubungan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan BUMN."
Nama Jonan masuk dalam kandidat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. Jonan dinilai berhasil menjadikan kinerja KAI lebih baik.
Gebrakan yang dilakukan oleh Ignasius antara lain menghilangkan penumpang yang naik di atap kereta api, membersihkan pedagang kaki lima dari kereta ekonomi, memasang AC di kereta ekonomi, penerapan tiket elektronik di Commuter Line, dan pembelian tiket melalui online. Kebersihan stasiun dan kereta api pun juga menjadi perhatian Jonan.
ALI HIDAYAT
Berita Terpopuler
3 Calon Ini Lantang Menolak Jadi Menteri Jokowi
Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi
Presiden Jokowi dan Istananya yang Tak Ramah
Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi
Tersangka Suap Ceramahi Jokowi Soal Izin KPK