TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi, mengaku sangat menyayangkan adanya beberapa nama yang dinilainya tidak tepat menjadi menteri di Kabinet Kerja.
"Kabinet memang hak prerogatif presiden. Tapi, sebagai relawan, kami memberikan kritikan membangun," ujar Budi dalam acara konferensi pers mengenai Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla di Jakarta Pusat, Selasa, 28 Oktober 2014. (Baca: Presiden Jokowi Akan Tengok Pengungsi Sinabung)
Budi sangat disayangkan ketika Jokowi tidak mengikuti saran KPK dan PPATK. "Karena ada beberapa menteri, seperti Rini, yang menurut kami bermasalah."
Karena itu, kata Budi, pihaknya akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Khususnya kinerja para menteri yang bermasalah," ujarnya. Apabila ada menteri yang tidak dapat bekerja cepat, tutur dia, Budi meminta untuk segera diganti.
Selain itu, Budi bersama relawan lainnya mengharapkan agar jabatan yang belum terisi, seperti Jaksa Agung dan Kepala Kantor Kepresidenan, juga tetap meminta bantuan KPK dan PPATK untuk menyeleksi. (Baca: Program 100 Hari Menteri, Tak Ada Instruksi Jokowi)
ODELIA SINAGA
Berita lain:
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai
Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI