TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pemicu terjadinya kericuhan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda penetapan anggota fraksi di alat kelengkapan pada Selasa, 28 Oktober 2014. Dalam kondisi ricuh, beberapa politikus Partai Persatuan Pembangunan bahkan sampai menggulingkan meja sehingga mikrofon, papan nama, dan botol kemasan pun terlempar (Baca: Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan)
Dua kali rapat yang sudah dilakukan gagal mengesahkan penempatan anggota di komisi dan badan. Kegagalan rapat sebelumnya itu disebabkan partai dari koalisi Joko Widodo, yaitu PDI Perjuangan, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan tidak menyerahkan nama. Alasannya, mereka tidak setuju ketua komisi dan badan dipilih lewat voting dan sistem paket. (Baca: Setya: Pembentukan Komisi DPR Harus Hari Ini)
Berikut ini pemicu kericuhan:
1. Penetapan sepihak nama-nama anggota Fraksi PPP oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto yang menjadi pimpinan rapat paripurna. Menurut dia, daftar nama yang diterima pimpinan DPR itu berdasarkan Surat Keputusan yang sudah diteken oleh Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. "Karena tidak ada pertanyaan kami sahkan daftar nama dari PPP," kata Agus di DPR, Selasa, 28 Oktober 2014.
2. Keputusan itupun kemudian menuai protes dari anggota DPR lainnya. "Surat keputusan yang diterima pimpinan DPR itu bodong karena tidak ditandatangi Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, tidak hanya ketua umum," kata Ketua Fraksi PPP di DPR Hazrul Azwar dalam interupsinya. Selain itu, ia juga menilai Agus tidak memiliki kepasitas memimpin sidang. "Pimpinan DPR kan tahu PPP masih konflik, mestinya mereka mengundang dua kubu yang tengah berkonflik terlebih dahulu untuk membicarakan surat tersebut," ujarnya. "Pimpinan tak perlu mencampuri urusan internal, saya masih ketua fraksi PPP yang sah," kata dia. Menurut dia, Agus tidak etis karena hanya mengakui satu pihak.
Hasrul sempat mendatangi pimpinan DPR menunjukkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan Muktamar ke-8 PPP di Surabaya sebagai kepengurusan PPP yang sah. Surat itu ditandatangani Menkumham yang baru, Yasonna Laoly tertanggal hari ini, 28 Oktober 2014. Agus Hermanto lalu menyatakan menerima surat tersebut dan akan memprosesnya. Namun, anggota fraksi PPP dari kubu Suryadharma Ali, Epyardi Asda menyanggah pendapat Hasrul yang masih menyakini bahwa Hasrul telah diberhentikan sebagai ketua fraksi PPP oleh Suryadharma Ali. Dalam surat yang dimiliki pimpinan DPR itu, Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali adalah Epyardi Asda. Di tengah perdebatan itu, anggota fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun mendesak agar pimpinan DPR secara tegas memutuskan melanjutkan pemilihan pimpinan komisi meski ada fraksi yang belum menyerahkan nama.
3. Hujan interupsi yang diajukan peserta rapat tidak direspon, Agus malah terlalu cepat mengetuk palu. Bahkan, pimpinan DPR itu juga tidak menoleh ke arah duduk fraksi PPP, padahal ada anggota fraksi partai itu yang juga mengajukan interupsi. Setelah palu itu diketok, beberapa politikus PPP di bagian depan menggulingkan dua meja sehingga mikrofon, papan nama, dan botol air kemasan pun terlempar.
RIDHO JUN PRASETYO |RW
Berita lain:
Eva Sundari Kecewa Tak Jadi Menteri Jokowi
Ada 5 Kandidat Jaksa Agung, Siapa Dipilih Jokowi?
Ditawari Tiga Pos, Kenapa Tjahjo Pilih Kemendagri?
