TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakata membelanjakan dana keistimewaan sebesar Rp 1,5 miliar untuk mengganti logo pemasaran Yogyakarta dengan semboyan "Jogja Never Ending Asia" menjadi "Jogja New Harmony". “Biaya persiapan rebranding hingga peluncurannya memakai anggaran dana keistimewaan 2014 senilai Rp 1,5 miliar. Perubahan branding itu karena sudah sepuluh tahun Yogyakarta belum rebranding,” ujar Kepala Sub-Bidang Administrasi Publik dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Erni Widyastuti, Kamis, 30 Oktober 2014.
Penggunaan dana sebesar itu untuk mengganti logo dikecam anggota DPRD DIY, Chang Wendriyanto. “Kebablasan, buat begitu saja masak sampai Rp 1,5 miliar,” kata Chang. Ia mempertanyakan motivasi pemerintah mengganti logo Yogyakarta. “Kenapa harus gonta-ganti dan rebranding lagi.”
Menurut dia, logo lama telah melekat di masyarakat. Ia menduga desain logo baru itu sekadar “dagangan”. “Untuk proyek saja,” ujar Chang. Atau, kata dia, bisa jadi pemerintah sedang bingung mencari cara menghabiskan dana keistimewaan yang jumlahnya ratusan miliar rupiah.
Bahkan kurator seni rupa Kuss Indarto lebih detail lagi mengupas desain logo yang dihasilkan tim ahli pemasaran sekaligus presiden dari World Marketing Association, Hermawan Kertajaya, itu. Menurut Kuss, tipografinya tidak menarik perhatian (eye catching). “Maaf, hanya pas dipasang pada boks makanan,” kata Kuss, kemarin.
Menurut Erni Widyastuti, pihaknya telah mempertanyakan soal bentuk huruf dan warna logo maupun penggunaan bahasa Inggris. Mestinya, kata dia, warna yang dipilih hijau atau kuning, warna Keraton Yogyakarta, dan memakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. “Kata Pak Hermawan, biar Yogyakarta enggak hanya dipahami internal Yogyakarta, tapi juga internasional,” ujar Erni. Toh, kata dia, Bappeda DIY akan mengundang 30 orang untuk mendiskusikan logo baru itu.
ANANG ZAKARIA | PITO AGUSTIN RUDIANA
