TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar bidang hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengkritik Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi yang menyatakan Indonesia akan menjalankan diplomasi prorakyat. Pernyataan tersebut dinilai tidak jelas. (Baca: Ini Janji Menlu Retno untuk Palestina)
"Tidak jelas, apakah diplomasi prorakyat merupakan tafsir baru dari politik luar negeri bebas aktif," kata Hikmahanto kepada Tempo. (Baca: Menlu Retno Lanjutkan Moratorium TKI)
Sebelumnya, Retno menyatakan, ke depan, diplomasi Indonesia akan bersikap tegas dan bermartabat. Namun apakah politik luar negeri ini akan masih sama dengan bayang-bayang kebijakan Menlu sebelumnya, yakni banyak teman dan nol musuh. "Ditinggalkan atau hanya ditafsir ulang," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu malam, 29 Oktober 2014.
Meski demikian, Hikmahanto mengapresiasi sikap Retno yang pada masa lalu berani mengkritik pemerintah soal perbatasan Indonesia dengan Australia dan Malaysia. "Saat itu, Indonesia kurang bersikap konfrontatif," tutur Retno, yang pernah menjabat Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri.
Dalam jumpa pers Rabu 29 Oktober lalu, Retno hanya menyebut diplomasi prorakyat yang dijalankan itu menyelaraskan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang termuat dalam Trisakti. Contohnya, saat mengurus korban pesawat MH17 yang jatuh di Ukraina. "Selama tiga hari, kami tidak tidur, tidak ganti baju, dan tidak mandi."
TRI SUSANTO SETIAWAN
Terpopuler
@TrioMacan2000 Pernah Memeras Bos Minyak
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Ibu Penghina Jokowi: Mohon Maaf Bapak Presiden
Menteri Nasir Telat ke Kantor Dua Hari Beruntun