Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh PPP, Kubu Romi Dituding Pengaruhi Mbah Moen

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (tengah) bersama Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair (kanan) dan sejumlah pengurus PPP dalam doa bersama Rapat Pleno PPP di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa (22/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (tengah) bersama Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair (kanan) dan sejumlah pengurus PPP dalam doa bersama Rapat Pleno PPP di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa (22/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Maimun Zubair tidak akan menghadiri Muktamar PPP kubu Suryadharma Ali di Grand Sahid Hotel Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2014. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Epyardi Asda mengatakan kiai yang akrab disapa Mbah Moen itu absen lantaran sakit. "Beliau masuk rumah sakit," kata Epyardi saat dihubungi, Kamis pagi tadi.

Epy, sapaan Epyardi, menuding penyakit yang diderita Mbah Moen tidak lepas dari kunjungan kader PPP yang berasal dari kubu Romahurmuziy ke kediamannya di Lembang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (Baca: Muktamar, PPP Suryadharma Bahas Surat Menkumham)

Epy mengatakan mereka mengancam akan menggugat Mbah Moen bila menghadiri acara tersebut. "Orang tua kalau ditakut-takuti pasti akan mempengaruhi kesehatannya," kata Epy. PPP versi Suryadharma adalah perwujudan koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Adapun kubu Romahurmuziy alias Romi adalah kubu koalisi Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kubu Romy telah menggelar muktamar pada awal Oktober di Surabaya. Namun Mahkamah Partai mengeluarkan fatwa muktamar itu tidak sah. Mahkamah pun menyebut muktamar versi Suryadharma juga tidak sah. (Baca: Polemik PPP, DPR Akan Panggil Menkumham)

Namun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan PPP versi Romi. Surat itu keluar bertepatan dengan peristiwa saling rebut pimpinan alat kelengkapan DPR antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi.

Epy menyatakan kubu Romi yang mendatangi Mbah Moen di antaranya Arwani Thomafi, Ketua DPP PPP yang dipecat Suryadharma. Epy mengetahui tindakan Arwani lantaran disampaikan oleh salah satu anak kandungnya. "Padahal beliau itu rencana datang pagi tadi, tapi langsung syok," ujar Epy, tak menyebut nama anak Mbah Moen tersebut.

Mbah Moen, Epy melanjutkan, lantas hanya mengirimkan pesan pendek kepada Suryadharma untuk tetap melanjutkan muktamarnya. Sambutan Mbah Moen dibacakan oleh salah satu anaknya. Adapun Arwani membantah tudingan Epy. Namun Arwani menolak berkomentar banyak ihwal tudingan tersebut. "Astagfirullah, kok, apa-apa Arwani," kata Arwani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

TRI SUHARMAN

Terpopuler:
@TrioMacan2000 Pernah Memeras Bos Minyak
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Ibu Penghina Jokowi: Mohon Maaf Bapak Presiden
Menteri Nasir Telat ke Kantor Dua Hari Beruntun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

30 Desember 2023

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.


Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

23 Juli 2023

Sandiaga Uno Optimistis Bisa Dampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Sandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.


Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

6 Juni 2023

Logo PPP
Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP telah menggunakan logo bergambar Kabah sejak 1974. Meski sempat diganti pada 1984 hingga 1998. Logo itu kembali.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

6 Juni 2023

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya

Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.


Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

4 Juni 2023

Seorang calon legislatif yang tengah hamil dari Partai Persatuan Pembangunan berlambang Kabah melakukan kampanye bersama sejumlah perempuan cantik dengan membagikan bunga dan bendera kepada pengguna jalan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jakarta (20/3). Kampanye terbuka PPP di Jakarta tersebut dilakukan dengan aksi simpatik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengusung slogan sembilan berkah, sembilan program dan sembilan titik, kampanye ini merupakan strategi tersendiri untuk menari perhatian masyarakat khusunya pengguna jalan yang lewat untuk meningkatkan elektabilitas partai. TEMPO/Imam Sukamto
Pemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.


Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

7 Mei 2023

Rangkaian Harlah ke-50, PPP Depok gelar jalan sehat hijaukan enam daerah pemilihan, Ahad, 22 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bacaleg PPP Depok Teken Pakta Integritas, Beri Kompensasi ke Caleg Gagal Rp 20 Ribu Per Suara

Jelang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Depok, DPC PPP Kota Depok meminta bacaleg untuk menandatangani pakta integritas.