TEMPO.CO , Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat tandingan sudah terbentuk siang tadi. Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, mengakui agenda itu dilatari oleh kebuntuan komunikasi terkait pembagian kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. "Sejak awal memang tidak ada titik temu," kata Karding Jumat, 30 Oktober 2014.
Karding menjelaskan, pembicaraan kursi pimpinan sedianya sudah dimulai sejak sebulan secara informal. Agenda itu tidak hanya dibicarakan para pimpinan fraksi, melainkan juga oleh pimpinan partai politik. "Mulanya kami ditawarkan 10 kursi, lalu berubah menjadi 16. Tapi seteleh kabinet terbentuk kami ditawarkan enam kursi." (Baca: Ketua MK Minta Ketua Parpol Mediasi Konflik DPR )
Menurut Karding, jatah enam kursi tersebut diserahkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP diberi keleluasaan untuk menentukan apakah seluruh kursi itu akan dipakai sendiri atau dibagi dengan fraksi pendukung. "Itu yang tidak bisa kami terima. Yang kami inginkan adalah satu wakil di setiap komisi dan alat kelengkapan," katanya.
Tawaran itu pun kandas. Komunikasi politik yang dibangun di antara pimpinan partai politik gagal menemukan titik temu. Bahkan setelah pertemuan Jokowi dengan Ketua Presidium Koalisi pendukung Prabowo, Aburizal Bakrie, beberapa waktu lalu. "Tak ada kesepakatan yang mau mereka terima. Kedatangan mereka cuma basa-basi," ujarnya. (Baca; JK: DPR Tandingan Tidak Perlu Ada)
DPR tandingan dibentuk siang tadi oleh fraksi pendukung pemerintah seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sikap mereka dilatari oleh kekecewaan terhadap pimpinan DPR yang mengesahkan keanggotaan fraksi PPP secara sepihak.
Tindakan itu mengandaskan peluang mereka untuk menempatkan wakilnya dalam bursa pemilihan paket pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR. Sebanyak 65 slot kursi pimpinan disapu habis oleh fraksi pendukung Prabowo; Golkar, Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.
Ketua Fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Basarah menjelaskan, gagasan DPR tandingan merupakan ikhtiar politik guna mencairkan kebuntuan politik di parlemen. Menurut dia, situasi ini bisa kembali mencair jika kedua pihak membuat kesepakatan yang adil dalam mengelola parlemen. "Cukuplah anomali ini terjadi untuk yang terakhir kali."
RIKY FERDIANTO
Berita Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar
Andi Widjajanto Ditunjuk Jadi Sekretaris Kabinet
